00000nam 2200000 4500 INLIS000000000007581 20200508204030 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 9790070063 010-0520007581 ind 346.078 346.078/XXX/U Redaksi Sinar Grafika Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU RI No.37 Th.2004) Cet.2 Jakarta Alumni 2007 vii,176p.; 20,5 cm 20,5 cm Undang-undang ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai kontroversi yang kerap timbul sewaktu Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 masih diterapkan. Dengan diaturnya ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, diharapkan para hakim pengadilan niaga mampu menjatuhkan putusan atas permohonan pailit secara adil dan bijaksana berdasarkan kepastian hukum sehingga tercipta rasa keadilan yang dapat diterima bersama oleh pihak kreditor dan debitur. Undang-undang Kepailitan ini kami lengkapi dengan satu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan ini. Hukum Dagang Kepailitan - Undang-undang