00000nam 2200000 4500 INLIS000000000007722 20200508204103 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 8501. 000.026 010-0520007722 ind 320.8 320.8/GAD/m Agussalim Andi Gadjong Mekanisme pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah (Disertasi) Jakarta Universitas Islam Indonesia 2007 xxii, 516 hlm.;23 cm. 23 cm. Indeks : Hlm. 512-513 Hlm. 500-511 Landasan teori dalam penelitian digunakan legalitas kewenangan dan teori kewenangan atribusi, delegasi, mandate, dengan meletakan pembagian kekuasaan Areal Division of power (vertical) dengan pola general competence dan ultra vires sebagai teori utama (grand theory), konsep bentuk dan susunan Negara, konsep Negara hukum, asas pemerintahan daerah serta konsep Negara demokrasi/ kedaulatan rakyat sebagai teori madya/teori pendamping (middle range theory). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif, berdasarkan data sekunder dalam klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, tersier, dengan mempergunakan pendekatan: yuridis-filosofis, yuridis-historis, yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendelegasian kewenangan memiliki justifikasi filosofis dalam cita dan ide bernegara, hakekat Negara kesatuan, dan konstitusi/UUD untuk menciptakan keseimbangan antara penguatan pemerintah di daerah dengan keutuhan dan kelangsungan “NKRI”. Pendelegasian kewenangan mempunyai sifat, bentuk, besaran yang berebeda, pelaksanaan, visi dan misi penyelenggara Negara dan pemerintahan dan kebijakan sosial politik, serta politik hukum yang dikedepankan oleh pemerintah dalam penerbitan dan pemberlakuan peraturan. Pemerintahan Daerah