00000nam 2200000 4500 INLIS000000000007752 20210323055902 0010-0520007752 210323################|##########|#|## 030810149 ind 343.077 343.077/GUL/p Petrus A. Gultom Penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah yang berimplikasi tindak pidana di bidang pertambangan (Tesis) Surabaya : Abacus, 2009 xx, 168 hlm; 29 cm ; 29 cm Tesis ini berjudul penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah yang berimplikasi tindak pidana dibidang pertambangan. Konsep sanksi pidana dalam pasal 165 undang-undang nomor 4 tahun 2009 ini menggunakan terminology yaitu larangan mengeluarkan izin yaitu IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan larangan penyalahgunaan wewenang. Adapun melalui pengkajian beberapa peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa unsur bahwa penyalahgunaan wewenang pertama kali dapat ditemukan didalam kitab Undang-undang hukum pidana yaitu pada pasal 421,424,425 KUHP. Adapun dalam Bab terakhir penelitian ini telah diberikan saran untuk pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan dimasa depan yaitu seyogyanya rumusan pada pasal 165 dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 lebih dipertegas untuk menghindari terjadi konflik norma. Pertambangan-Undang-Undang dan Peraturan Pertambangan-Kebijakan Pemerintah 23924/MKRI-P/II-2015