00000nam 2200000 4500 23365 23362/MKRI-P/XI-2014 23364 23363 INLIS000000000007773 23363 23363 23363 23364 20210909105155 23364 23364 23365 23365 0010-0520007773 23362/MKRI-P/XI-2014 23365 23362/MKRI-P/XI-2014 23362/MKRI-P/XI-2014 210909################g##########0#ind## 978-979-709-765-3 ind 324.7 324.7 PRA m Pramono Anung Wibowo Mahalnya demokrasi memudarnya ideologi : potret komunikasi politik Legislator-Konstituen / Pramono Anung Wibowo Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2013 xiii, 350 hlm. ; 23 cm ; 23 cm "Menjadi seorang legislator tidaklah mudah, sebagaimana dibayangkan oleh sebagian kalangan. Diperlukan keahlian dalam memaksimalkan komunikasi politik dengan konstituen, sehingga visi dan misi politiknya dapat ditangkap dengan baik. Belum lagi, dalam sistem proporsional terbuka yang ditandai dengan kemenangan bagi pemilik suara terbanyak, seorang legislator harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Konsekuensinya, yang mengemuka adalah politik transaksional dan ideologi politik semakin memudar. Buku ini menjelaskan secara panjang lebar tentang latar belakang, konsep diri, dan motivasi legislator, termasuk bagaimana seorang legislator memaknai konsti­tuennya. Selain itu, buku ini juga menjelaskan komunikasi politik, yang terdiri dari pembahasan tentang komponen komunikasi politik dan strategi komunikasi politik. Pembaca juga disajikan tentang hambatan, peluang, dan keunikan komunikasi politik. Buku ini layak dibaca oleh siapa pun yang ingin menjadi legislator dan mereka yang tertarik untuk menekuni komunikasi politik. Buku ini mengisahkan fakta yang menarik perihal demokratisasi yang sedang berlangsung di negeri ini, termasuk dinamika dan problematikanya. Catatan penting dalam buku ini, yaitu mahalnya biaya politik. Ini membuktikan, komunikasi politik membutuhkan uang yang besar, bukannya gagasan yang cerdas dan pribadi yang berintegritas. Akibatnya, partai sulit terbebas dari korupsi. Makanya, sangat penting dicarikan solusi sumber dana parpol agar akuntabel dan parpol tidak menjadi mesin korupsi." Politik dan pemerintahan 23363 23364 23365 23362/MKRI-P/XI-2014