00000nam 2200000 4500 INLIS000000000007958 20221103121146 0010-0520007958 221103################|##########|#ind## 9789797691806 ind 346.043 2 346.043 2 ARI k Arie Sukanti Hutagalung Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan / Arie Sukanti Hutagalung Cet.ke-2 Jakarta : Rajawali Pers, 2009 xxi, 224 p. ; 21 cm. ; 21 cm. p. 213-221 Terbitnya beberapa peraturan yang terkait dalam bidang pertanahan memunculkan interpretasi yang beragam tentang hal-hal apa saja yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meluruskan beragamnya interpertasi tersebut, dibutuhkan suatu literasi khusus yang menguraikan secara terperinci kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini penting karena pelaksanaan sejumlah kewenangan bidang pertanahan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bertautan agar polemik tumpang tindih kewenangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, dihadirkanlah buku ini yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan, serta praktisi di bidang hukum agraria karena buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dan rincian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga studi kasus mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan. Land tenure - Law and legislation - Indonesia Markus Gunawan 18164/MKRI-P/X-2010 18166/MKRI-P/X-2010 18165/MKRI-P/X-2010 18163/MKRI-P/X-2010 18163/MKRI-P/X-2010 18164/MKRI-P/X-2010 18166/MKRI-P/X-2010 18165/MKRI-P/X-2010