00000nam 2200000 4500 INLIS000000000008164 20221107081022 0010-0520008164 221107################|##########|#ind## 9793333847 ind 347 347 MUS h Mustafa Lutfi Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia : Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi / Mustafa Lutfi Yogyakarta : UII Press, 2010 xiii, 207 p. ; illus., 20 cm ; illus., 20 cm p. 197 - 207 Persoalan lembaga negara yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini banyak mendapat sorotan dari publik. Seiring dengan diselenggarakannya pemilihan kepada daerah secara langsung proses penanganan sengketa peemilukada juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Buku ini mencoba mengupas permasalahan yang muncul terkait kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada. Kajian yang komprehensif mulai dari latar belakang pengambilan kewenangan, perdebatan politis dan hukum sampai dengan contoh sengketa dianalisis yang menghasilkan pemahaman terhadap fakta hukum yang berlaku. Indonesia. Mahkamah Konstitusi Local election - Indonesia Election law - Indonesia 19059/MKRI-P/XI-2010 19060/MKRI-P/XI-2010 19061/MKRI-P/XI-2010 19062/MKRI-P/XI-2010 19062/MKRI-P/XI-2010 19059/MKRI-P/XI-2010 19060/MKRI-P/XI-2010 19061/MKRI-P/XI-2010