00000nam 2200000 4500 INLIS000000000008377 16534/MKRI-P/IV-2010 20221102022827 0010-0520008377 221102################|##########|#ind## 9789791861854 ind 343.0143 343.0143 MEN Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia / Kontras Jakarta : Kontras, 2009 viii, 268 hlm.; 21 cm ; 21 cm Mekanisme peradilan militer yang berlaku hingga saat ini dianggap bermasalah karena tidak mencerminkan prinsip fair trial dan independensi peradilan. Namun, kemajuan juga terjadi dengan lahirnya UU No. 34 tahun 2004 yang menegaskan adanya pemisahan jurisdiksi pidana militer dengan pidana umum yang dilakukan oleh seorang anggota TNI, dimana prosesnya harus ditangani oleh pengadilan militer dan melalui mekanisme pengadilan (sipil) umum. Ketentuan tata pembenahan institusi peradilan militer ini dianggap penting sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas institusi TNI, khususnya menyangkut tindak pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya. Atas temuan ketimpangan pada UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap prinsip-prinsip HAM maka UU tersebut harus segera direvisi. Revisi harus menitikberatkan pada pemberlakuan peradilan militer yang harus berdasarkan pada delik pelanggaran internal kemiliteran. Sedangkan kejahatan yang merupakan kejahatan umum termasuk kejahatan perang harus diadili di Pengadilan Umum, termasuk pengadilan korupsi dan pengadilan HAM. Intinya harus disesuaikan dengan deliknya. Dengan kata lalin peradilan militer tidak boleh menghalangi bekerjanya jurisdiksi pengadilan lain. Untuk itu perlu dilakukan kategorisasi bentuk pelanggaran internal kemiliteran. Jika ada benturan jurisdiksi, maka pengadilan militer harus mendahulukan mekanisme peradilan HAM untuk berjalan terlebih dahulu. Keputusan dan barang bukti dari pengadilan HAM bisa digunakan atau dilengkapi dengan proses peradilan militer untuk melakukan penghukuman tindakan indisiplinernya. Konsekwensi dari usulan diatas maka peradilan militer hanya untuk lingkup internal dan keberadaannya di bawah institusi TNI. Human Rights Kontras 16534/MKRI-P/IV-2010