00000nam 2200000 4500 23982/MKRI--P/VI-2015 INLIS000000000009086 22873/MKRI-P/VI-2014 20221101095036 0010-0520009086 221101################|##########|#ind## 978-602-18634-0-4 ind 342.02 342.02 PAT p Pataniari Siahaan Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945 / Pataniari Siahaan Jakarta : Konstitusi Press, 2012 xxxiv, 604 p. ; 22 cm. Indeks : p 598-600 p 532-555 Perubahan UUD 1945 telah mengubah secara mendasar siswtem ketatanegaran Indonesia. Salah satunya adalah beralihnya kekuasaan membentuk Undang-undang dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan DPR yang kuat tidak hanya menentukan substansi UU, tetapi keharusan DPR berperan aktif mengajukan rancangan undang-undang. Buku berjudul Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang pasca Amandemen UUD 1945 karya Dr. Pataniari Siahaan ini mengkaji perubahan kekuasaaan DPR dalam membentuk UU serta berbagai permasalahan yang muncul. Kekuasaan DPR pasca perubahan UUD 1945 masih belum sesuai amanat konstitusi dengan sangat sedikitnya RUU dari DPR dibandingkan dengan RUU dari presiden sesuai indikator program legislasi nasional. penulis berikhtiar menjawab faktor-faktor penyebab perwujudan kekuasaan DPR belum sesuai amanat konstitusi dan memberikan amanat upaya mewujudkan kekuasaan DPR agar sejalan dengan maksud diberikannya kekuasaaan legislasi kepadanya. tidak sebatas itu, desain dan pembentukan instrumen pendukung yang diperlukan DPR dalam pembentukan UU jawabannya dapat di temukan di dalam buku ini. hukum konstitusi 22873/MKRI-P/VI-2014 23982/MKRI--P/VI-2015 22873/MKRI-P/VI-2014 23982/MKRI--P/VI-2015