00000nam 2200000 4500 23265/MKRI-P/XI-2014 23262/MKRI-P/XI-2014 23264/MKRI-P/XI-2014 INLIS000000000009282 23263/MKRI-P/XI-2014 23263/MKRI-P/XI-2014 23263/MKRI-P/XI-2014 23263/MKRI-P/XI-2014 20221107033507 23265/MKRI-P/XI-2014 23264/MKRI-P/XI-2014 23265/MKRI-P/XI-2014 23265/MKRI-P/XI-2014 0010-0520009282 23264/MKRI-P/XI-2014 23262/MKRI-P/XI-2014 23264/MKRI-P/XI-2014 23262/MKRI-P/XI-2014 221107################|##########|#ind## 23262/MKRI-P/XI-2014 9793451047 ind 346.066 346.066 DWI k Dwidja Priyatno Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia / Dwidja Priyatno ed.1 Bandung : Utomo, 2009 iii, 295 hlm.; 20 cm ; 20 cm Buku ini berkaitan dengan kebijakan Legislasi khususnya tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia. Penulis memilih topik ini karena banyak kebijakan legislasi khususnya tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terdapat banyak kelemahan khususnya dalam rangka formulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut menurut pengamatan penulis mempengaruhi proses penegakkan hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam praktek terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Hasil dan Kajian yang akan dituangkan dalam buku ini ingin menjawab beberapa hal yang menyangkut kesenjangan dan atau kekosongan-kekososngan menyangkut kebijakan legislasi/formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menyangkut baik kebijakan faktual maupun kebijakan ideal. hal ini sangat relevan mengingat semakin tingginya tuntutan bisnis transnasional yang sarat dengan "kejahatan terselubung" yang dilakukan oleh korporasi, yang untuk itu dibutuhkan hukum pidana yang akomodatif dan antisipatif. Criminal liability of juristic persons-Indonesia; Corporation law-Indonesia. 23263/MKRI-P/XI-2014 23265/MKRI-P/XI-2014 23264/MKRI-P/XI-2014 23262/MKRI-P/XI-2014