<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
  <record>
    <leader>00000nam  2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">INLIS000000000009327</controlfield>
    <controlfield tag="005">20200508204740</controlfield>
    <controlfield tag="008">200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||</controlfield>
    <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">132314332</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="035" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="0">010-0520009327</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">ind</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="082" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">346.046</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">346.046/HAD/p</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">I.Gusti Ayu K. Rachmi Hadayani … [et al.]</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Pengelolaan sumber daya air berdasarkan pasal 33 UUD 1945 (implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air di wilayah eks Keresiden Surakarta): laporan penelitian</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Jakarta</subfield>
      <subfield code="b">Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</subfield>
      <subfield code="c">2007</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">viii, 115 hlm. ; 30 cm</subfield>
      <subfield code="c">30 cm</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang tercatat dalam Putusan Perkara Nomor 058, 059, 060, 063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 di wilayah eks Karesidenan Surakarta dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Sejalan dengan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang bersumber dari para pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Eks Karesidenan Surakarta, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah eks Karesidenan Surakarta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air telah disesuai dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi; (2) Bahwa secara prinsip tidak terdapat hambatan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah eks Karesidenan Surakarta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Hukum lingkungan</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Sumber Daya Air</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
