00000nam 2200000 4500 INLIS000000000009342 20241014024837 0010-0520009342 241014################|##########0#ind## 978-979-333-069-3 ind 342.02 342.02 MOH p Moh Mahfud Perdebatan Hukum Tata Negara : Pasca Amandemen Konstitusi / Moh Mahfud Jakarta : Rajawali Pers, 2007 xx, 259 hlm. ; 23 cm Bibliografi: hlm. 247 Buku ini merupakan kumpulan tulisan penulis yang dipilih berdasarkan konstruksi pemikiran penulis mengenai isu-isu Hukum Tata Negara setelah perubahan UUD 1945. Berbagai masalah yang muncul pasca amandemen itulah yang merangsang penulis untuk menerbitkan buku ini sebagai respons atas respons dan sebagai analisis atas hasil analisis terhadap masalah-masalah ketatanegaraan yang baru serta masalah-masalah yang mungkin muncul sebagai konsekuensinya. Buku ini terkonstruksi dalam rangkaian logis tentang Hukum Tata Negara, mulai dari dasar filosofi sampai pada strukturisasi dan problema dalam implementasinya. Pada bagian pertama dijelaskan tentang posisi Pancasila sebagai dasar negara yang tidak boleh diamandemen karena, sebagai bagian dari Pembukaan UUD 1945, ia harus menjadi dasar dan sistem hukum nasional. Selanjutnya pada bagian dua disajikan secara panjang lebar mengenai alas an-alasan perubahan UUD 1945 yang disertai dengan penegasan kesahan perubahan tersebut ditinjau dari aspek yuridis, historis, filosofis, dan politis. Bagian ketiga mengupas masalah checks and balances dan hubungan sipil-militer, bagian keempat mengupas berbagai masalah yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru, dan bagian kelima yang membedah dengan cukup mendalam mengenai sistem pemilihan Presiden/ Wakil Presiden secara langsung. Kemudian bagian keenam membahas masalah penegakan hukum yang mengalami kendala berat terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Bagian ketujuh membahas tentang ketahanan nasional serta aspek hukumnya. Pada bagian terakhir ini dikupas pula mengenai sebuah isu HTN, yaitu pemberlakuan Hukum Islam di dalam Negara Indonesia yang merupakan religious nation state. Hukum Tata Negara cet.4 05672/MKRI-P/VII-2008 05671/MKRI-P/VII-2008 21508/MKRI-P/XI-2011 21509/MKRI-P/XI-2011 24322/MKRI-P/VI-2016 24324/MKRI-P/VI-2016