00000nam 2200000 4500 INLIS000000000009346 20221025091828 0010-0520009346 221025################|##########|#ind## 978-602-8986-44-1 ind 327.598 327.598 ULA s Ulaen, Alex J. [et.al] Sejarah wilayah perbatasan Miangas-Filipina 1928-2010 / Alex J. Ulaen [et.al] Jakarta : Gramata, 2012 xi, 229 p. ; 24 cm. ; 24 cm. Bukan masalah nama Miangas atau Las Palmas, karena selain dua sebutan itu, pulau kecil di wilayah administratif Propinsi Sulawesi Utara, perbatasan Indonesia – Filipina juga memiliki sejumlah nama lokal. Menarik, karena pulau yang pernah dipersengketakan Amerika Serikat (yang kala itu menjajah Filipina) dengan Kerajaan Belanda (yang juga menjajah Nusantara atau Hindia Belanda) dan diputuskan oleh DR. Max Hubert, arbitrator tunggal Mahkamah Arbitrase Internasional, 4 April 1928, adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda dan itu berarti milik Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia lepas dari penjajahan Belanda, demikian pula halnya dengan Filipina lepas dari penjajahan Amerika, pihak pemerintah Filipina meskipun telah menetapkan batas wilayahnya berdasarkan Traktat Paris 1898 dalam Konstitusinya, tetapi mereka mengakui keputusan Arbitrase Internasional di atas. Pengakuan ini diperjelas dalam Border Crossing Agreement antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani tahun 1956 (mengakui pulau Miangas sebagai pos lintas batas di pihak Indonesia). Sejak Indonesia dikalahkan oleh Malaysia dalam soal kepemilikan wilayah Sipadan – Ligitan, tiba-tiba pulau Miangas mendapat perhatian media. Dibandingkan dengan dua pulau di perbatasan yang berdekatan dengannya yaitu pulau Marore dan pulau Marampit, Miangaslah yang paling banyak dipermasalahkan, kemudian dikunjungi dan mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dan propinsi. Buku ini memaparkan keberadaan pulau Miangas dari sisi sejarahnya, untuk memberikan informasi tentang salah satu aset negara yang berbatasan dengan negara lain. Boundary disputes; Islands - Indonesia; Miangas Island (Indonesia); Indonesia - Boundaries - Philippines; Philippines - Boundaries - Indonesia. 23060/MKRI-P/XI-2014 23058/MKRI-P/XI-2014 23059/MKRI-P/XI-2014 23057/MKRI-P/XI-2014 23059/MKRI-P/XI-2014 23060/MKRI-P/XI-2014 23058/MKRI-P/XI-2014 23057/MKRI-P/XI-2014 23060/MKRI-P/XI-2014 23058/MKRI-P/XI-2014 23059/MKRI-P/XI-2014 23057/MKRI-P/XI-2014 23058/MKRI-P/XI-2014 23060/MKRI-P/XI-2014 23059/MKRI-P/XI-2014 23057/MKRI-P/XI-2014 23057/MKRI-P/XI-2014 23060/MKRI-P/XI-2014 23058/MKRI-P/XI-2014 23059/MKRI-P/XI-2014