00000nam 2200000 4500 INLIS000000000009501 20230220031423 0010-0520009501 230220################g##########0#ind## 978-602-7995-04-08 ind 342.07 342.07 JAN h Janedjri M. Gaffar Hukum pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstusi / Janedjri M. Gaffar ed.1 Jakarta : Konstitusi Press, 2013 xvi, 236 hlm. ; 21cm Indeks : p.223-231 p.207-222 Buku ini merupakan ikhtiar penulis menghimpun dan membahas secara sistematis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi terkait hukum pemilihan umum (Pemilu). Hukum pemilu yang terbentuk dari putusan MK tidak hanya meliputi putusan yang dikabulkan, melainkan juga putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), bahkan putusan yang menolak permohonan. Prinsip-prinsip hukum pemilu baru banyak dihasilkan dari ijtihad hakim dalam pengujian undang-undang dan mengadili perselisihan hasil pemilu. Dengan penafsiran norma konstitusi dan norma undang-undang dalam putusan yang final and binding ini, tafsir MK berpengaruh pada pembentukan undang-undang pengambilan putusan MK, maupun penyelenggaraan Pemilu di masa depan. Dalam buku ini, pembaca akan memperoleh gambaran model putusan MK dan rangkaian putusan. Perselisihan hasil pemilu yang ajeg berdasarkan ratio decidensi putusan sebelumnya (faktor-faktor yang esensial dalam sebuah putusan). MK telah banyak melakukan tafsir konstitusional atas undang-undang yang belum memenuhi keadilan yang tergolong landmark decisions. Putusan-putusan MK telah melahirkan prinsip-prinsip hukum pemilu baru. Prinsip-prinsip tersebut penting diketahui sebagai pedoman praktik penegakan hukum pemilu dan kebutuhan pengembangan keilmuan. Hukum Pemilu; Pemilu-Indonesia, Election law-Indonesia; Elections-Indonesia 25668/MKRI-P/IV-2017 26863/MKRI-P/XII-2021 27209/MKRI-P/I-2023