00000nam 2200000 4500 INLIS000000000009534 20221102103337 0010-0520009534 221102################|##########|#ind## 9786021642269 ind 343.0721 343.0721 RHI k Rhido Jusmadi Konsep hukum persaingan usaha : sejarah, kaidah perdagangan bebas dan pengaturan merger-akuisisi Malang : Setara Press, 2014 x, 310 hlm.; 23 cm ; 23 cm Indeks : hlm. 300-309 hlm. 276-299 Kebijakan perdagangan bebas, kebijakan persaingan usaha dan pengaturan merger dan akuisisi lintas negara memiliki keterkaitan secara langsung. Hal ini mengingat ketiganya merupakan hasil langsung dari sebuah proses besar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar secara internasional. Dalam perkembangan awalnya, kebijakan perdagangan bebas semula hanya menekankan pada penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan nasional. Dalam perkembangannya kemudian menyentuh pada kebijakan penghapusan hambatan-hambatan persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai rintangan terhadap arus perdagangan internasional. Salah satu bentuk hambatan-hambatan persaingan usaha tersebut adalah adanya praktik merger dan akuisisi lintas negara yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Buku ini hendak menganalisis bagaimana sebenarnya keterkaitan antara kebijakan perdagangan bebas dengan kebijakan persaingan usaha, serta bagaimana juga keterkaitannya dengan keberadaan fenomena pertumbuhan praktik merger dan akuisisi lintas negara yang terjadi sekarang ini, sehingga diharapkan dalam buku ini akan didapatkan suatu gambaran mengenai bentuk pengaturan merger dan akuisisi lintas negara dalam sistem hukum persaingan usaha. Antitrust law-Indonesia Competition-Indonesia Competition, Unfair-Indonesia 25275/MKRI-P/I-2017 25273/MKRI-P/I-2017 25274/MKRI-P/I-2017 25276/MKRI-P/I-2017 25275/MKRI-P/I-2017 25273/MKRI-P/I-2017 25274/MKRI-P/I-2017 25276/MKRI-P/I-2017 25273/MKRI-P/I-2017 25275/MKRI-P/I-2017 25274/MKRI-P/I-2017 25276/MKRI-P/I-2017 25274/MKRI-P/I-2017 25275/MKRI-P/I-2017 25273/MKRI-P/I-2017 25276/MKRI-P/I-2017 25276/MKRI-P/I-2017 25275/MKRI-P/I-2017 25273/MKRI-P/I-2017 25274/MKRI-P/I-2017