Username :
Password :
Login

 
Total Judul : 8970
Total Eksemplar : 18820
 
 

 Katalog Buku

 Koleksi Putusan MK
 Sekilas Perpustakaan
 Aturan Perpustakaan
 Layanan Perpustakaan
 Fasilitas Perpustakaan
 Ruang Perpustakaan
 Lokasi MKRI

 
 
 
Academic and Workplace Sexual Harassment :  A Handbook of Cultural, Social Science, Management, and Legal Perspectives
Aceh : A New Dawn
A Financial History of Modern U.S. Corporate Scandals : From Enron to Reform
Ageing in Southeast and East Asia : Family, Social Protection and Policy Challenges
A Lawyer's Handbook for Enforcing Foreign Judgments in the United States and Abroad
+ Index


 

Selamat Datang di Situs Perpustakaan MKRI


Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi.


Perpustakaan MKRI merupakan unit pendukung bagi Hakim Konstitusi, Tenaga Ahli, serta Peneliti di Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan MKRI secara organisasi berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal MKRI.

Buku Terbaru
Judul : Indonesia di tengah kebangkitan China, Jepang dan India
Pengarang : Poltak Partogi Nainggolan (Penyunting)
Tahun Terbit : 2012
Kota Terbit : Jakarta
Penerbit : Balai Pustaka
ISBN/ISSN : 9786022600817

Abstraksi :

Rivalitas China dan Jepang di kawasan telah berkembang luas ke dalam negeri Indonesia, di berbagai proyek pembangunan infrastruktur, migas, dan penanaman modal asing, seperti proyek pembangunan KA dan proyek migas Blok Masela, dan bahkan industri otomotif. Sementara, rivalitas China dan India masih terbatas berkembang di perairan kawasan, di sekitar perbatasan India dengan negara-negara tetangganya di Samudera Hindia. Di tengah-tengah gejolak rivalitas kepentingan dan kekuatan, bagi China, Jepang dan India, Indonesia tetap merupakan sebuah negara besar, dengan potensi besar SDA yang dimilikinya. Buku ini adalah sebuah bunga rampai yang disusun di saat rivalitas antara China, Jepang dan India tengah menguat di tingkat global dan kawasan, dibanyang-bayangi oleh peran yang gamang dari negara adidaya. Buku ini menganalisis realitas perkembangan politik, ekonomi, dan keamanan setelah berakhirnya perang dingin di beberapa mandala dunia, seperti Asia Tenggara, Asia Timur, dan secara lebih spesifik di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan Samudera Pasifik serta Samudera Hindia. Berbagai perspektif yang digunakan diharapkan dapat menghadirkan pembaca dengan informasi dan pemahaman yang lebih lengkap dan komperehensif

Judul : Teori konstitusi dan konsep negara hukum
Pengarang : I Dewa Gede Atmadja
Tahun Terbit : 2015
Kota Terbit : Malang
Penerbit : Setara Press
ISBN/ISSN : 9786021642375

Abstraksi :

Buku ini berisi uraian ringkas mengenai teori konstitusi dan negara hukum. Buku ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, intinya menguraikan alasan penggabungan atau konvergensi teori konsitusi dan negara hukum. Juga perdebatan atau perbedaan pandangan para ahli teori konstitusi tentang letak teori konstitusi dalam ilmu-ilmu kenegaraan. Kemudian peringkat atau level teori konstitusi yang cakupannya mencakup teori konstitusi level umum, level perbandingan, dan level nasional serta tipe negara hukum. Uraian tentang struktur buku menggambarkan keseluruhan kajian yang merupakan ruang lingkup keseluruhan analisis dalam buku ini; Bab II akan mengurai model teori konstitusi dari literatur dikemukakan dua model, yaitu teori konstitusi model C.F. Strong menggunakan metode comparative history (sejarah perbandingan) dan model Henc van maarseven, dan kawan-kawan dengan metode empiris-teoritis; Bab III Jenis teori konstitusi, mengkaji teori konstitusi peringkat umum dan peringkat nasional yakni teori konstitusi sesudah perubahan UUD 1945; Bab IV Negara hukum, uraian mencakup pemikiran dan pengertian negara hukum, originalitas lahirnya negara hukum, tipe-tipe negara hukum baik tipe rechtsstaat, tipe rule of law, maupun tipe socialist legality. Juga dikaji pemikiran tentang negara hukum pancasila secara berturut-turut serta tahapan-tahapan pemikiran negara hukum pancasila.

Judul : Teori dan metode perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui tafsir konstitusi perspektif budaya konstitusi
Pengarang : Khairul Umam
Tahun Terbit : 2016
Kota Terbit : Yogyakarta
Penerbit : Thafa Media
ISBN/ISSN : 9786021351413

Abstraksi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sejatinya bersifat rigid ternyata dapat berubah melalui jalur diluar yang ditentukan dalam pasal 37 UUD NRI 1945 (formal amandemen). Perubahan informasi tersebut terjadi salah satunya melalui penafsiran hakim. Buku ini mengungkap bahwa telah terjadi perubahan informal UUD NRI 1945 melalui penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan UUD NRI 1945 ( the sole interpreter of constitution ). Perspektif budaya konstitusi (constitutional culture) yang digunakan untuk menggali kedalaman perubahan informal UUD NRI 1945 memberikan sudut pandang yang berbeda dari kajian-kajian yang pernah ada sebelumnya. Kegiatan interpretasi merupakan proses yang bersifat triadik (mempunyai tiga segi yang saling berhubungan), yakni teks, konteks (author) dan konstekstualisasi (reader), sehingga dalam melakukan penafsiran terhadap UUD NRI 1945 Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari budaya konstitusi (constitutional culture). Kewenangan Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi juga harus senantiasa dikawal sehingga putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi sifat keadilan substantif yang dicita-citakan. Buku ini menyuguhkan tinjauan kepustakaan yang penting dalam usaha memahami konstitusi secara holistik, seperti definisi, klasifikasi, materi muatan dan cara perubahan konstitusi, serta teori dan metode penafsiran konstitusi. Tidak lepas dari itu konsep mengenai Mahkamah Konstitusi dan budaya konstitusi juga dipaparkan secara sederhana.

Judul : Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial : perspektif kebijakan sosial yang memberikan jaminan perlindungan warga negara
Pengarang : Luthfi J. Kurniawan
Tahun Terbit : 2015
Kota Terbit : Malang
Penerbit : Intrans Publishing
ISBN/ISSN : 9789793580715

Abstraksi :

Salah satu fungsi negara adalah melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Apa saja yang telah dilakukan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya baik melalui regulasi maupun bentuk-bentuk program nyatanya. Buku ini dihadirkan seolah untuk menggugat atas eksistensi dari konsep negara kesejahteraan yang selalu didengung-dengungkan oleh para pejabat publik termasuk pelayanan sosialnya. Buku ini menggambarkan apa sebenarnya negara kesejahteraan dan implementasinya. Buku ini terbagi empat bagian yaitu mendiskusikan tentang konsep negara kesejahteraan, isu kebijakan sosial sebagai inti dari negara kesejahteraan, isu pelayanan sosial sebagai bagian dari implementasi dari konsep negara kesejahteraan, serta isu tentang pengembangan masyarakat dalam membangun konsep kesejahteraan.

Judul : Evaluasi model kelembagaan dan ketatalaksanaan antar daerah perbatasan
Pengarang : Dayat Hidayat, dkk.
Tahun Terbit : 2008
Kota Terbit : Bandung
Penerbit : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKDA I)
ISBN/ISSN : 9789793382173

Abstraksi :

Fokus masalah dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama antardaerah dapat diimplementasikan dalam bentuk pedoman pelaksanaan badan kerja sama pelayanan antar pemerintah Kabupaten/kota pada suatu wilayah provinsi. Untuk itu diperlukan kajian mengenai ketentuan dan prinsip-prinsip dasar kerja sama pelayanan publik antardaerah yang ditetapkan pada suatu wilayah provinsi; objek, subyek dan bentuk kerja sama pelayanan publik; tata cara kerja sama pelayanan publik antar daerah yang di dalamnya menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan dan pengawasannya; dan mekanisme penyelesaian perselisihan; perubahan dan pengakhiran kerja sama. Sedangkan metodologi kajian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang menggambarkan kondisi kerja sama antar daerah berikut dengan perumusan peraturannya. Kerja sama yang sedang dan akan berlangsung tersebut diteropong dengan kerangka teori dan perundangan, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang kerja sama antar daerah. Berdasarkan hasil kajian kerjasama antar daerah dalam satu provinsi berkenaan dengan pelayanan publik menunjukkan keharusan formulasi sebagai berikut: pertama, pemerintah daerah yang melakukan kerjasama adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah yang berstatus sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat; kedua, kerja sama antar daerah dilakukan atas dasar kesepakatan antara gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban; ketiga, pihak ketiga adalah Departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Derah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum; keempat, Badan kerjasama pelayanan publik adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama dalam suatu atau beberapa pelayanan publik; kelima pelayanan publik adalah pelayanan daerah yang diberikan bagi masyarakat oleh pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakan umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain; keenam, surat kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah; ketujuh, Gubernur adalah kepala pemerintahan yang bertugas menjadi pembina dan pengawas kerjasama pelayanan publik antara daerah pada suatu provinsi.

Buku Populer
 
 
 
 

 
 
tes
 
  Kalender
 
       

Home | Forum | Help | Kontak Kami
Copyright © 2008, MKRI Library, all rights reserved.