Username :
Password :
Login

 
Total Judul : 8942
Total Eksemplar : 18718
 
 

 Katalog Buku

 Koleksi Putusan MK
 Sekilas Perpustakaan
 Aturan Perpustakaan
 Layanan Perpustakaan
 Fasilitas Perpustakaan
 Ruang Perpustakaan
 Lokasi MKRI

 
 
 
Academic and Workplace Sexual Harassment :  A Handbook of Cultural, Social Science, Management, and Legal Perspectives
Aceh : A New Dawn
A Financial History of Modern U.S. Corporate Scandals : From Enron to Reform
Ageing in Southeast and East Asia : Family, Social Protection and Policy Challenges
A Lawyer's Handbook for Enforcing Foreign Judgments in the United States and Abroad
+ Index


 

Selamat Datang di Situs Perpustakaan MKRI


Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi.


Perpustakaan MKRI merupakan unit pendukung bagi Hakim Konstitusi, Tenaga Ahli, serta Peneliti di Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan MKRI secara organisasi berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal MKRI.

Buku Terbaru
Judul : Hukum perburuhan: konsepsi, sejarah dan jaminan konstitusional
Pengarang : Ikhwan Fahrojih
Tahun Terbit : 2016
Kota Terbit : Malang
Penerbit : Setara Press
ISBN/ISSN : 9786021642696

Abstraksi :

Era Reformasi, yang ditandai lengsernya rezim Soeharto, mengawali babak baru tentang Indonesia yang lebih berciri Negara hukum modern yakni Negara yang melindungi hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasar pada undang-undang dan per-adilan konstitusipun dalam perlindungan tenaga kerja, dan adanya UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan. Semua itu untuk melindungi buruh dari eksploitasi tenaga pekerja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sebagai pengakuan atas hak dan kewajiban pekerja. Buku ini termasuk buku pengantar hukum perburuhan yang cukup lengkap. Penulis memulainya dari pembahasan tentang konsepsi dasar hukum perburuhan, kedudukan hukum perburuhan dalam sistem hukum Indonesia, politik hukum perburuhan di era reformasi. Kemudian mengupas tuntas perlindungan hukum hak-hak buruh dalam peraturan perundang-undangan sampai pada pelaksanaan jaminan perlindungan hukum hak-hak buruh berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan terakhir rekomendasi perbaikan kebiijakan perburuhan. Sehingga buku ini sangat layak unutk dibaca oleh para dosen, mahasiswa ataupun pegiat sosial yang memiliki konsentrsi terhadap isu-isu perburuhan.

Judul : Hukum hak tanggungan
Pengarang : Adrian Sutedi
Tahun Terbit : 2012
Kota Terbit : Jakarta
Penerbit : Sinar Harapan
ISBN/ISSN : 9789790073036

Abstraksi :

Buku ini membahas secara komprehensif mengenai hak tanggungan meliputi hak tanggungan sebagai jaminan kredit, ruang lingkup Undang-Undang Hak Tanggungan, jaminan tanah dalam Hak Tanggungan, eksekusi Hak Tanggungan, sistem pendaftaran Hak Tanggungan dan perbandingannya dengan Amerika Serikat, beberapa alternatif penyelesaian kredit bermasalah, dan kasus-kasus yang berhubungan dengan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain.

Judul : Hukum partai politik dan hukum pemilu di Indonesia: pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemilu berkualitas dan sistem pemerintahan presidensial yang efektif
Pengarang : Agus Riwanto
Tahun Terbit : 2016
Kota Terbit : Yogyakarta
Penerbit : Thafa Media
ISBN/ISSN : 9786021351420

Abstraksi :

Buku ini sebagian diambil dari hasil penelitian disertasi yang berhasil dipertahankan dalam ujian terbuka di sidang senat terbuka terbatas Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Buku ini memfokuskan pada kajian terhadap persoalan hukum ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial murni di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang tak berjalam efektif dan belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketidakharmonisan antara sistem kepartaian dan sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presidensial melalui kebijakan perundang-undangan di bidang politik, yakni UU partai politik dan UU Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah merupakan penyebab utamanya. Produk kedua undang-undang ini tidak saling menopang sebagai satu kesatuan sistem. Jika dikaji secara mendalam dari aspek filosofis dan asas-asas yang terkandung didalam kedua undang-undang tersebut. Secara teoritik sistem kepartaian sangat mempengaruhi sistem pemilu dan kedua sistem itu mempengaruhi model sistem pemerintahan yang dianut di suatu negara. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mencarikan jalan untuk mengharmonisasikan antara sistem kepartaian dan sistem pemilu untuk dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif. Untuk dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, para elit politik harus menetapkan terlebih dahulu prioritas tujuan pemilu, yaitu untuk membantu terwujudnya pemerintahan yang efektif dari pada tujuan keterwakilan politik dan tujuan integrasi politik melalui rancangan sistem pemilu yang dituangkan dalam produk legislasi Undang-Undang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Judul : Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia
Pengarang : Sirajuddin
Tahun Terbit : 2015
Kota Terbit : Malang
Penerbit : Setara Press
ISBN/ISSN : 9786021642603

Abstraksi :

UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan baik secara formal maupun non-formal. Perubahan formal terhadap UUD 1945 Tahun 1999-2002 dilakukan MPR karena disadari banyaknya kelemahan yang terdapat dalam rumusan UUD 1945. Implikasi dari perubahan formal tersebut adalah berubahnya sistem ketatanegaraan dengan sangat mendasar. Perubahan formal dan non formal tersebut tentu saja menandakan dinamisnya kajian Hukum Tata Negara di Indonesia. Dinamika ini gayung bersambut dengan semakin tingginya minat mahasiswa dan masyarakat pada umumnya akan masalah-masalah ketatanegaraan, tentu saja hal tersebut berlangsung disebabkan oleh berseminya kebebasan bagi segenap warga negara untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politik dengan cukup leluasa, serta kian terbukanya lapangan kerja bagi ahli Hukum Tata Negara baik di dalam dan di luar institusi pemerintahan. Buku ini merupakan refleksi dari perubahan UUD 1945 tersebut. Buku ini terdiri dari 13 (tiga belas), yakni: (1) Memahami HTN; (2) Negara hukum; (3) Konstitusi; (4) Peraturan Perundang-undangan;(5) Sistem pemerintahan; (6) Lembaga Perwakilan Rakyat; (7) Kekuasaan Kehakiman; (8) Komisi Negara Independen; (9) HAk asasi manusia; (10) Kewarganegaraan; (11) Partai politik dan pemilu; (12) Pemerintahan Daeran dan; (13) Pemerintahan Desa.

Judul : Peran Jaksa dalam sistem peradilan pidana di kawasan Asia Pasifik
Pengarang : RM Surachman
Tahun Terbit : 2015
Kota Terbit : Jakarta
Penerbit : Sinar Grafika
ISBN/ISSN : 9789790076242

Abstraksi :

Buku "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik" sebagai referensi berharga dalam memperkaya khasanah bekerjanya proses peradilan pidana di berbagai negara. Di tengah masih terbatasnya literatur yang membahas sistem penegakan hukum di berbagai negara, kehadiran buku ini dirasakan perlu dan penting, sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman bagi mereka yang ingin mengenal lebih dalam seluk beluk penegakan hukum yang bersifat lintas negara. Buku ini menunjukkan bahwa di berbagai belahan dunia, Jaksa memiliki fungsi yang strategis dalam sistem peradilan pidana. Buku ini menunjukkan bahwa di berbagai belahan dunia, Jaksa memiliki fungsi yang strategis dalam sistem peradilan pidana.. Pengakuan internasional akan pentingnya peranan Jaksa telah diwujudkan melalui "The guidelines on the Role of Prosecutors pada The 8th UN Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Of-fenders di Havana Cuba pada tahun 1991. Oleh karena itu, di tengah upaya bangsa kita membangun sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan humanis, penguatan fungsi dan kelembagaan Kejaksaan merupakan sebuah keniscayaan.

Buku Populer
 
 
 
 

 
 
tes
 
  Kalender
 
       

Home | Forum | Help | Kontak Kami
Copyright © 2008, MKRI Library, all rights reserved.