Cite This        Tampung        Export Record
Judul Pidana kehutanan : Keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan kehutanan / Wartiningsih
Pengarang Wartiningsih
Penerbitan Malang : Setara Press, 2014
Deskripsi Fisik xiv, 184 hlm. ;24 cm
ISBN 978-602-1642-29-0
Subjek Hutan dan kehutanan
Abstrak Buku ini berupaya memberikan kritik akademik sebagaimana yang telah berkembang selama ini. Dalam struktur hukum pidana, undang-undang kehutanan dapat dikategorikan sebagai Administrasi Penal LAw. Sebagai administrasi penal law, dilihat dari fungsi hukum pidana, maka dimaknai sebagai hukum pidana bersifat khusus ekstra perundang-undangan pidana. Dalam kerangka berpikir demikian maka penegakan undang- undang kehutanan seharusnya menggunakan apa yag diatur dalam undang-undang tersebut.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025052 354.5 WAR p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025053 354.5 WAR p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025054 354.5 WAR p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025055 354.5 WAR p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025056 354.5 WAR p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025057 354.5 WAR p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010085
005 20221109044120
007 ta
008 221109################g##########0#ind##
020 # # $a 978-602-1642-29-0
035 # # $a 0010-0921000120
082 # # $a 354.5
084 # # $a 354.5 WAR p
100 0 # $a Wartiningsih
245 1 # $a Pidana kehutanan : $b Keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan kehutanan /$c Wartiningsih
260 # # $a Malang :$b Setara Press,$c 2014
300 # # $a xiv, 184 hlm. ; $c 24 cm
520 # # $a Buku ini berupaya memberikan kritik akademik sebagaimana yang telah berkembang selama ini. Dalam struktur hukum pidana, undang-undang kehutanan dapat dikategorikan sebagai Administrasi Penal LAw. Sebagai administrasi penal law, dilihat dari fungsi hukum pidana, maka dimaknai sebagai hukum pidana bersifat khusus ekstra perundang-undangan pidana. Dalam kerangka berpikir demikian maka penegakan undang- undang kehutanan seharusnya menggunakan apa yag diatur dalam undang-undang tersebut.
650 # 4 $a Hutan dan kehutanan
990 # # $a 25052/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25052/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25053/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25053/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25054/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25054/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25055/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25055/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25056/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25056/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25057/MKRI-P/I-2017
990 # # $a 25057/MKRI-P/I-2017
Content Unduh katalog