| Judul | Analisis implikasi normatif putusan Mahkamah Konstitusi tentang kehutanan berbasis metode interpretasi Hakim dalam memutus perkara: laporan penelitian |
| Pengarang | Tim Peneliti Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |
| Penerbitan | Malang Universitas Brawijaya 2006 |
| Deskripsi Fisik | 115 hlm. ; 30 cm30 cm |
| ISBN | 212922011 |
| Subjek | Hutan dan kehutanan Kebijakan kehutanan |
| Abstrak | Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Hak Uji Materiil dan formiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara ekologis membuat kekhawatiran aktivis-aktivis lingkungan hidup akan kelestarian hutan lindung. Putusan ini berada pada wilayah perdebatan apakah kepastian hukum yang harus lebih ditonjolkan dengan tetap diperbolehkannya operator pertambangan yang beroperasi berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 sebagai hukum yang tidak berlaku surut atau apakah menonjolkan kepentingan lingkungan yang sudah dirasakan sangat mendesak untuk diselamatkan sehingga dapat melanggar asas-asas hukum untuk penyelamatannya. Dalam konteks ini sangat penting dikaji implikasi normatif dari putusan tersebut dengan memulai dari metode interpretasi hakim yang digunakan hingga implikasinya terhadap kaidah pembentukan perpu, aspek HAM dan aspek hukum perjanjian. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000021292 | 346.04675/ANA | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000302 | ||
| 005 | 20200508200846 | ||
| 008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 212922011 | ||
| 035 | 0010-0520000302 | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | 0 | $a 346.04675 | |
| 084 | $a 346.04675/ANA | ||
| 100 | 0 | $a Tim Peneliti Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | |
| 245 | 0 | 0 | $a Analisis implikasi normatif putusan Mahkamah Konstitusi tentang kehutanan berbasis metode interpretasi Hakim dalam memutus perkara: laporan penelitian |
| 260 | $a Malang $b Universitas Brawijaya $c 2006 | ||
| 300 | $a 115 hlm. ; 30 cm$c 30 cm | ||
| 520 | $a Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Hak Uji Materiil dan formiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara ekologis membuat kekhawatiran aktivis-aktivis lingkungan hidup akan kelestarian hutan lindung. Putusan ini berada pada wilayah perdebatan apakah kepastian hukum yang harus lebih ditonjolkan dengan tetap diperbolehkannya operator pertambangan yang beroperasi berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 sebagai hukum yang tidak berlaku surut atau apakah menonjolkan kepentingan lingkungan yang sudah dirasakan sangat mendesak untuk diselamatkan sehingga dapat melanggar asas-asas hukum untuk penyelamatannya. Dalam konteks ini sangat penting dikaji implikasi normatif dari putusan tersebut dengan memulai dari metode interpretasi hakim yang digunakan hingga implikasinya terhadap kaidah pembentukan perpu, aspek HAM dan aspek hukum perjanjian. | ||
| 650 | 0 | $a Hutan dan kehutanan | |
| 650 | 0 | $a Kebijakan kehutanan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :