Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum pembebasan tanah hak milik adat untuk pembangunan kepentingan umum
Pengarang Sarkawi
EDISI Cet. 1
Penerbitan Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014
Deskripsi Fisik x, 136 hlm. ;23 cm
ISBN 978-602-262-230-7
Subjek Hak milik tanah
Tanah - aspek hukum
Abstrak Buku ini membahas tentang (1) Dasar-dasar pengaturan sistem hukum adat dalam sistem hukum nasional, yang tertuang dalam berbagai aturan perundang-undangan (konstitusional) sejak zaman kolonial hingga kini, baik konstitusional Indonesia (dalam negeri) maupun luar negeri; (2) Proses-proses peralihan tanah adat yang dijadikan obyek pembangunan; (3) Menelaah berbagai faktor yang memengaruhi proses peralihan tanah adat untuk kepentingan pembangunan, seperti faktor internal dan eksternal.
Catatan hlm. 133-136
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025809 346.044 SAR h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025810 346.044 SAR h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025811 346.044 SAR h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025812 346.044 SAR h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010100
005 20221103095914
008 221103################g##########0#ind##
020 # # $a 978-602-262-230-7
035 # # $a 0010-0921000135
041 $a ind
082 # # $a 346.044
084 # # $a 346.044 SAR h
100 0 # $a Sarkawi
245 1 # $a Hukum pembebasan tanah hak milik adat untuk pembangunan kepentingan umum
250 # # $a Cet. 1
260 # # $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2014
300 # # $a x, 136 hlm. ; $c 23 cm
504 # # $a hlm. 133-136
520 # # $a Buku ini membahas tentang (1) Dasar-dasar pengaturan sistem hukum adat dalam sistem hukum nasional, yang tertuang dalam berbagai aturan perundang-undangan (konstitusional) sejak zaman kolonial hingga kini, baik konstitusional Indonesia (dalam negeri) maupun luar negeri; (2) Proses-proses peralihan tanah adat yang dijadikan obyek pembangunan; (3) Menelaah berbagai faktor yang memengaruhi proses peralihan tanah adat untuk kepentingan pembangunan, seperti faktor internal dan eksternal.
650 # 4 $a Hak milik tanah
650 # 4 $a Tanah - aspek hukum
990 # # $a 25809/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25809/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25809/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25809/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25809/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25810/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25810/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25810/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25810/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25810/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25811/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25811/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25811/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25811/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25811/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25812/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25812/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25812/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25812/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 25812/MKRI-P/V-2017
Content Unduh katalog