Cite This        Tampung        Export Record
Judul Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi Masyarakat / Moch. Solekhan
Pengarang Moch. Solekhan
EDISI Ed. Revisi, Cet. 1
Penerbitan Malang : Setara Press, 2014
Deskripsi Fisik xviii, 176 hlm. ;21 cm
ISBN 978-602-1642-18-4
Subjek Pemerintahan desa
Abstrak Otonomi daerah sebagai produk orde reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagiketerlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat semakin menyadari akan hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki mandat dan kedaulatan tertinggi. Hal ini kemudian memunculkan optimisme akan lahirnya civilization dalam pranata sosial politik dan budaya. Namun realitas empirik yang berkembang justru seringkali tidak paralel dengan ideal reformasi. Reformasi kemudian dipahami terbalik karena belum adanya tanda-tanda bagi perbaikan pranata sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Otonomi semakin tidak paralel dengan penguatan institusi-institusi lokal guna membangun demokrasi lokal dengan terwujudnya pemerintahan yang partisipatoris dan tidak dalam nuansa yang distortif. Buku ini memaparkan dengan lugas unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Catatan hlm. 169-174
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025585 352.14 MOC p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025586 352.14 MOC p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025587 352.14 MOC p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010112
005 20221109012929
007 ta
008 221109################g##########0#ind##
020 # # $a 978-602-1642-18-4
035 # # $a 0010-0921000147
082 # # $a 352.14
084 # # $a 352.14 MOC p
100 0 # $a Moch. Solekhan
245 1 # $a Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : $b Berbasis Partisipasi Masyarakat /$c Moch. Solekhan
250 # # $a Ed. Revisi, Cet. 1
260 # # $a Malang :$b Setara Press,$c 2014
300 # # $a xviii, 176 hlm. ; $c 21 cm
504 # # $a hlm. 169-174
520 # # $a Otonomi daerah sebagai produk orde reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagiketerlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat semakin menyadari akan hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki mandat dan kedaulatan tertinggi. Hal ini kemudian memunculkan optimisme akan lahirnya civilization dalam pranata sosial politik dan budaya. Namun realitas empirik yang berkembang justru seringkali tidak paralel dengan ideal reformasi. Reformasi kemudian dipahami terbalik karena belum adanya tanda-tanda bagi perbaikan pranata sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Otonomi semakin tidak paralel dengan penguatan institusi-institusi lokal guna membangun demokrasi lokal dengan terwujudnya pemerintahan yang partisipatoris dan tidak dalam nuansa yang distortif. Buku ini memaparkan dengan lugas unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
650 # 4 $a Pemerintahan desa
990 # # $a 25585/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25585/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25585/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25585/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25586/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25586/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25586/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25586/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25587/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25587/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25587/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25587/MKRI-P/II-2017
Content Unduh katalog