Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi / Ni'matul Huda
Pengarang Nimatul Huda
EDISI Cet. 1
Penerbitan Malang : Setara Press, 2015
Deskripsi Fisik xviii, 286 hlm. ;23 cm
ISBN 9786021642450
Subjek Pemerintahan desa
Abstrak Buku ini disusun sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang mengkaji masalah pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di Indonesia. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah wacana dan perspektif kajian tersebut. Menimbang perjalanan sejarah pengaturan desa sejak proklamasi 17 Agustus hingga awal tahun 2014, yang mengalami pasang surut mengikuti arus perubahan dan dinamika politik, mengakibatkan eksistensi desa semakin hari semakin tergerus dan terpinggirkan. Setelah melalui perjalanan panjang akhirnya pada Januari 2014 lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengakomodir esksistensi desa dan desa adat. Dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenita, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Undang-Undang ini menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, sehingga diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Pembahasan buku ini diuraikan dalam sembilan bab. 1) Pemerintahan desa dalam perdebatan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi; 2) Desa dan otonomi desa; 3) Kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia; 4) Pengakuan negara terhadap desa adat; 5) Pemerintahan desa pasca kemerdekaan hingga orde lama; 6) Desa di era pemerintahan orde baru; 7) Desa di era pemerintahan reformasi; 8) Dinamika desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan 9) Peraturan desa dan pengujian peraturan desa.
Catatan hlm. 279-283
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025418 352.0598 NIM h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025419 352.0598 NIM h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025420 352.0598 NIM h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025417 352.0598 NIM h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000026621 352.0598 NIM h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000026622 352.0598 NIM h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009523
005 20221108053545
008 221108################g##########0#ind##
020 # # $a 9786021642450
035 # # $a 0010-0520009523
041 $a ind
082 # # $a 352.0598
084 # # $a 352.0598 NIM h
100 0 # $a Nimatul Huda
245 1 # $a Hukum Pemerintahan Desa : $b Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi /$c Ni'matul Huda
250 # # $a Cet. 1
260 # # $a Malang :$b Setara Press,$c 2015
300 # # $a xviii, 286 hlm. ; $c 23 cm
504 # # $a hlm. 279-283
520 # # $a Buku ini disusun sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang mengkaji masalah pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di Indonesia. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah wacana dan perspektif kajian tersebut. Menimbang perjalanan sejarah pengaturan desa sejak proklamasi 17 Agustus hingga awal tahun 2014, yang mengalami pasang surut mengikuti arus perubahan dan dinamika politik, mengakibatkan eksistensi desa semakin hari semakin tergerus dan terpinggirkan. Setelah melalui perjalanan panjang akhirnya pada Januari 2014 lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengakomodir esksistensi desa dan desa adat. Dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenita, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Undang-Undang ini menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, sehingga diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Pembahasan buku ini diuraikan dalam sembilan bab. 1) Pemerintahan desa dalam perdebatan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi; 2) Desa dan otonomi desa; 3) Kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia; 4) Pengakuan negara terhadap desa adat; 5) Pemerintahan desa pasca kemerdekaan hingga orde lama; 6) Desa di era pemerintahan orde baru; 7) Desa di era pemerintahan reformasi; 8) Dinamika desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan 9) Peraturan desa dan pengujian peraturan desa.
650 4 $a Pemerintahan desa
990 # # $a 25417/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25417/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25417/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25417/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25417/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25417/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25417/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25418/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25418/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25418/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25418/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25418/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25418/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25418/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25419/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25419/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25419/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25419/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25419/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25419/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25419/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25420/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25420/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25420/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25420/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25420/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25420/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25420/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 26621/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26621/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26621/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26621/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26621/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26621/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26621/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26622/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26622/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26622/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26622/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26622/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26622/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26622/MKRI-P/XII-2021
Content Unduh katalog