Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum pemerintah daerah :di Indonesia / Siswanto Sunarno
Pengarang Siswanto Sunarno
EDISI Cet. 5
Penerbitan Jakarta : Sinar Grafika, 2014
Deskripsi Fisik ix, 150 hlm. ;23 cm
ISBN 979-3421-07-X
Abstrak Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil karya seorang yang berkompeten dalam bidangnya. Buku ini membahas baik secara teoretis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah, substansi hukum pemerintahan daerah di Indonesi, struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan politik dalam otonomi daerah, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000026037 342.095 98 SIS h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000026038 342.095 98 SIS h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000026039 342.095 98 SIS h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000026040 342.095 98 SIS h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010264
005 20221101022955
007 ta
008 221101################g##########0#ind##
020 # # $a 979-3421-07-X
035 # # $a 0010-1221000020
082 # # $a 342.095 98
084 # # $a 342.095 98 SIS h
100 0 # $a Siswanto Sunarno
245 1 # $a Hukum pemerintah daerah :di Indonesia /$c Siswanto Sunarno
250 # # $a Cet. 5
260 # # $a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2014
300 # # $a ix, 150 hlm. ; $c 23 cm
520 # # $a Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil karya seorang yang berkompeten dalam bidangnya. Buku ini membahas baik secara teoretis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah, substansi hukum pemerintahan daerah di Indonesi, struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan politik dalam otonomi daerah, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
990 # # $a 26037/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 26038/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 26039/MKRI-P/V-2017
990 # # $a 26040/MKRI-P/V-2017
Content Unduh katalog