Cite This        Tampung        Export Record
Judul Konfigurasi Kelembagaan BPKP dan BPK : dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia / Artha Debora Silalahi
Pengarang Artha Debora Silalahi
EDISI Cet.1
Penerbitan Depok : Rajawali Pers, 2022
Deskripsi Fisik xix, 184 hlm ;23 cm
ISBN 978-623-372-704-4
Subjek Badan Pengawas Keuangan/BPK
Abstrak Buku ini hendak menegaskan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh BPKP sebagai lembaga pengawas internal pemerintah dalam suatu kondisi tertentu masih sering disamakan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Kondisi demikian mengharuskan perlunya kajian mendalam secara kelembagaan berkenaan dengan konfigurasi kelembagaan kedua lembaga, mencakup keberadaan, keberfungsian, dan kesalingterkaitan keduanya dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Setiap penjelasan dalam buku ini dikupas dengan model membandingkan ragam instrumen hukum yang diberlakukan pada masa sebelum dan setelah perubahan UUD NRI 1945, yang mengatur secara eksplisit kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara yang bertanggung jawab kepada DPR RI (parlemen), serta instrumen hukum Peraturan Presiden yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPKP sebagai lembaga pengawas internal yang berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000027203 352.43 ART k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000027174 352.43 ART k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010959
005 20230221030344
007 ta
008 230221###########################0#ind##
020 # # $a 978-623-372-704-4
035 # # $a 0010-0223000057
082 # # $a 352.43
084 # # $a 352.43 ART k
100 0 # $a Artha Debora Silalahi
245 1 # $a Konfigurasi Kelembagaan BPKP dan BPK : $b dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia /$c Artha Debora Silalahi
250 # # $a Cet.1
260 # # $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2022
300 # # $a xix, 184 hlm ; $c 23 cm
520 # # $a Buku ini hendak menegaskan bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh BPKP sebagai lembaga pengawas internal pemerintah dalam suatu kondisi tertentu masih sering disamakan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Kondisi demikian mengharuskan perlunya kajian mendalam secara kelembagaan berkenaan dengan konfigurasi kelembagaan kedua lembaga, mencakup keberadaan, keberfungsian, dan kesalingterkaitan keduanya dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Setiap penjelasan dalam buku ini dikupas dengan model membandingkan ragam instrumen hukum yang diberlakukan pada masa sebelum dan setelah perubahan UUD NRI 1945, yang mengatur secara eksplisit kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara yang bertanggung jawab kepada DPR RI (parlemen), serta instrumen hukum Peraturan Presiden yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan BPKP sebagai lembaga pengawas internal yang berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
650 # 4 $a Badan Pengawas Keuangan/BPK
990 # # $a 27174/MKRI-P/I-2023
990 # # $a 27174/MKRI-P/I-2023
990 # # $a 27174/MKRI-P/I-2023
990 # # $a 27174/MKRI-P/I-2023
990 # # $a 27203/MKRI-P/I-2023
990 # # $a 27203/MKRI-P/I-2023
990 # # $a 27203/MKRI-P/I-2023
990 # # $a 27203/MKRI-P/I-2023
Content Unduh katalog