Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara / Dwi Putri Cahyawati
Pengarang Dwi Putri Cahyawati
Penerbitan Depok : Gramata, 2011
Deskripsi Fisik x, 290p.; 21 cm. ;21 cm.
ISBN 978-602-8986-29-8
Subjek hukum acara peradilan
Abstrak Dalam suatu negara hukum tidaklah mungkin dapat mengesampingkan Hukum Tata Usaha Negara, sehingga diperlukan hadirnya suatu Peradilan Tata Usaha Negara. Penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang juga menyentuh pembenahan Peradilan Tata Usaha Negara mendorong kebutuhan bagi seluruh kalangan untuk mengetahui mengenai bagaimana Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terkini sesuai dengan perubahan struktur Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku ini menyajikan pembahasan secara komprehensif Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini juga membahas secara analitis tentang kehadiran UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Perundang-undangan yang terkait lainnya.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000023074 347.05/CAH/h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023073 347.05 DWI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023076 347.05 DWI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023075 347.05/CAH/h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000001267
005 20221111100254
008 221111################|##########|#ind##
020 # # $a 978-602-8986-29-8
035 # # $a 0010-0520001267
041 $a ind
082 # # $a 347.05
084 # # $a 347.05 DWI h
100 0 # $a Dwi Putri Cahyawati
245 1 # $a Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara /$c Dwi Putri Cahyawati
260 # # $a Depok :$b Gramata,$c 2011
300 # # $a x, 290p.; 21 cm. ; $c 21 cm.
520 # # $a Dalam suatu negara hukum tidaklah mungkin dapat mengesampingkan Hukum Tata Usaha Negara, sehingga diperlukan hadirnya suatu Peradilan Tata Usaha Negara. Penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang juga menyentuh pembenahan Peradilan Tata Usaha Negara mendorong kebutuhan bagi seluruh kalangan untuk mengetahui mengenai bagaimana Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terkini sesuai dengan perubahan struktur Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku ini menyajikan pembahasan secara komprehensif Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini juga membahas secara analitis tentang kehadiran UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Perundang-undangan yang terkait lainnya.
650 4 $a hukum acara peradilan
990 # # $a 23073/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23073/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23073/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23074/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23074/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23074/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23075/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23075/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23075/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23076/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23076/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23076/MKRI-P/XI-2014
Content Unduh katalog