Cite This        Tampung        Export Record
Judul Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia: laporan penelitian
Pengarang H. Sudiarto …[et al.]
Penerbitan Mataram Universitas Muhammaddiyah Malang Press 2005
Deskripsi Fisik 100 hlm. ; 30 cm30 cm
ISBN 212612011
Subjek Pajak dan perpajakan
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak dan untuk menemukan konsep tentang kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. Keberadaan pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 berada di luar lingkungan peradilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Pengadilan Pajak di luar sistem peradilan yang ada di Indonesia memang membawa konsekwensi untuk dikritisi secara yuridis.
Catatan Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Mataram
hlm. 97 - 100
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000021261 343.04/SUD/k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000021254 343.04/SUD/k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000000257
005 20200508200824
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 212612011
035 0010-0520000257
041 $a ind
082 0 $a 343.04
084 $a 343.04/SUD/k
100 0 $a H. Sudiarto …[et al.]
245 0 0 $a Kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia: laporan penelitian
260 $a Mataram $b Universitas Muhammaddiyah Malang Press $c 2005
300 $a 100 hlm. ; 30 cm$c 30 cm
500 $a Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Mataram
504 $a hlm. 97 - 100
520 $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak dan untuk menemukan konsep tentang kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. Keberadaan pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 berada di luar lingkungan peradilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Pengadilan Pajak di luar sistem peradilan yang ada di Indonesia memang membawa konsekwensi untuk dikritisi secara yuridis.
650 0 $a Pajak dan perpajakan
Content Unduh katalog