Cite This        Tampung        Export Record
Judul Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 dalam penegakkan hukum terhadap perkara bom Bali 1 (satu):laporan penelitian
Pengarang Martitah … [et al.]
Penerbitan Semarang Universitas Negri Malang 2005
Deskripsi Fisik viii, 113 hlm. ; 30 cm30 cm
ISBN 212492011
Subjek Terorisme
Bom -- Bali
Abstrak Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1). Ketentuan-ketentuan pidana manakah dalam KUHP yang dapat menjaring pelaku Bom Bali 1 (satu); dan 2). Bagaimana implementasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 dalam penegakkan hukum terhadap perkara Bom Bali 1 (satu). Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP yang dapat dipakai untuk menjaring pelaku Bom Bali 1 (satu); dan 2). Menelusuri implementasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 013/PUU-I/2003 dalam penegakkan hukum terhadap perkara Bom Bali 1 (satu). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku Bom Bali 1 (satu) adalah: tindak pidana pembakaran, ledakan atau penghancuran bangunan fasilitas umum (Pasal 187 – 201 KUHP); pembunuhan (Pasal 338-340, 359 KUHP); penganiyaan (Pasal 351-355 KUHP).
Catatan hlm. 110 - 113
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000021249 345.02/MAR/i Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000021289 345.02/MAR/i Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000000300
005 20200508200845
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 212492011
035 0010-0520000300
041 $a ind
082 0 $a 345.02
084 $a 345.02/MAR/i
100 0 $a Martitah … [et al.]
245 0 0 $a Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 dalam penegakkan hukum terhadap perkara bom Bali 1 (satu):laporan penelitian
260 $a Semarang $b Universitas Negri Malang $c 2005
300 $a viii, 113 hlm. ; 30 cm$c 30 cm
504 $a hlm. 110 - 113
520 $a Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1). Ketentuan-ketentuan pidana manakah dalam KUHP yang dapat menjaring pelaku Bom Bali 1 (satu); dan 2). Bagaimana implementasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 dalam penegakkan hukum terhadap perkara Bom Bali 1 (satu). Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP yang dapat dipakai untuk menjaring pelaku Bom Bali 1 (satu); dan 2). Menelusuri implementasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 013/PUU-I/2003 dalam penegakkan hukum terhadap perkara Bom Bali 1 (satu). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku Bom Bali 1 (satu) adalah: tindak pidana pembakaran, ledakan atau penghancuran bangunan fasilitas umum (Pasal 187 – 201 KUHP); pembunuhan (Pasal 338-340, 359 KUHP); penganiyaan (Pasal 351-355 KUHP).
650 0 $a Bom -- Bali
650 0 $a Terorisme
Content Unduh katalog