| Judul | Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme |
| Pengarang | Indonesia |
| EDISI | ed.1 |
| Penerbitan | Bandung Fokusmedia 2012 |
| Deskripsi Fisik | viii, 270 hlm.; 21 cm21 cm |
| ISBN | 9786028733854 |
| Subjek | Pencucian uang; Money Laundering Terorisme |
| Abstrak | Tindak pidana pencucian uang dan terorisme tidak hanyamengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Untuk itu diperlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum hal tersebut. Undang-Undang ini mengatur antara lain tentang: pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dasn saksi tindak pidana pencucian uang; tata cara pelaksanaan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum; keterbukaan informasi publik pada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan; pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan; kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan; pemberantasan tindak pidana terorisme; tata cara perlindungan terhadap sanksi, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000029994 | 364.168/HIM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| 00000029993 | 364.168/HIM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| 00000029995 | 364.168/HIM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| 00000029996 | 364.168/HIM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| 00000022993 | 364.168/HIM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009477 | ||
| 005 | 20200508204816 | ||
| 008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 9786028733854 | ||
| 035 | 0010-0520009477 | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | 0 | $a 364.168 | |
| 084 | $a 364.168/HIM | ||
| 100 | 0 | $a Indonesia | |
| 245 | 0 | 0 | $a Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme |
| 250 | $a ed.1 | ||
| 260 | $a Bandung $b Fokusmedia $c 2012 | ||
| 300 | $a viii, 270 hlm.; 21 cm$c 21 cm | ||
| 520 | $a Tindak pidana pencucian uang dan terorisme tidak hanyamengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Untuk itu diperlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum hal tersebut. Undang-Undang ini mengatur antara lain tentang: pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dasn saksi tindak pidana pencucian uang; tata cara pelaksanaan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum; keterbukaan informasi publik pada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan; pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan; kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan; pemberantasan tindak pidana terorisme; tata cara perlindungan terhadap sanksi, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. | ||
| 650 | 0 | $a Pencucian uang; Money Laundering | |
| 650 | 0 | $a Terorisme | |
| 990 | # | # | $a 22993/MKRI-P/XI-2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :