Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi / Philipus M. Hardjon dkk.
Pengarang Philipus M. Hardjon
dkk.
EDISI 2
Penerbitan Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012
Deskripsi Fisik viii, 132p; 21 cm. ;21 cm.
ISBN 979-420-765-9
Subjek tindak pidana korupsi
korupsi;hukum
Abstrak Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum administrasilah yang diharapkan untuk mencegah korupsi, karena korupsi berkaitan dengan penggunaan wewenang. Oleh karena itu pemahaman akan hukum administrasi dan pembangunan hukum administrasi mutlak diperlukan. Kenyataan menunjukkan saat ini pemahaman hukum administrasi masih sangat minim dan bahkan banyak yang salah mengartikan hukum administrasi. Demikian juga pembangunan hukum administrasi nampaknya tidak sistematis dan tidak fundamental. Penanganan tindak pidana korupsi masih lebih fokus pada aspek hukum pidana, dan sedikit sekali perhatian terhadap hukum administrasi. Buku ini memaparkan konsep dasar hukum administrasi dan kisi-kisi hukum administrasi. Kisi-kisi tersebut meliputi: konsep-konsep tentang wewenang, diskresi, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi serta konsep penyalahgunaan wewenang.
Catatan Indeks : p.128
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000023018 364.13 PHI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023017 364.13 PHI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023019 364.13 PHI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023020 364.13 PHI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000003015
005 20221111092546
008 221111################|##########|#ind##
020 # # $a 979-420-765-9
035 # # $a 0010-0520003015
041 $a ind
082 # # $a 364.13
084 # # $a 364.13 PHI h
100 0 # $a Philipus M. Hardjon
245 1 # $a Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi /$c Philipus M. Hardjon dkk.
250 # # $a 2
260 # # $a Yogyakarta :$b Gajah Mada University Press,$c 2012
300 # # $a viii, 132p; 21 cm. ; $c 21 cm.
500 # # $a Indeks : p.128
520 # # $a Peran hukum administrasi tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, baik dari segi preventif maupun represif. Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian peran hukum administrasilah yang diharapkan untuk mencegah korupsi, karena korupsi berkaitan dengan penggunaan wewenang. Oleh karena itu pemahaman akan hukum administrasi dan pembangunan hukum administrasi mutlak diperlukan. Kenyataan menunjukkan saat ini pemahaman hukum administrasi masih sangat minim dan bahkan banyak yang salah mengartikan hukum administrasi. Demikian juga pembangunan hukum administrasi nampaknya tidak sistematis dan tidak fundamental. Penanganan tindak pidana korupsi masih lebih fokus pada aspek hukum pidana, dan sedikit sekali perhatian terhadap hukum administrasi. Buku ini memaparkan konsep dasar hukum administrasi dan kisi-kisi hukum administrasi. Kisi-kisi tersebut meliputi: konsep-konsep tentang wewenang, diskresi, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi serta konsep penyalahgunaan wewenang.
650 4 $a korupsi;hukum
650 4 $a tindak pidana korupsi
700 0 # $a dkk.
990 # # $a 23017/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23017/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23017/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23017/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23017/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23018/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23018/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23018/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23018/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23018/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23019/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23019/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23019/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23019/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23019/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23020/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23020/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23020/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23020/MKRI-P/XI-2014
990 # # $a 23020/MKRI-P/XI-2014
Content Unduh katalog