Cite This        Tampung        Export Record
Judul Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah / Vera Jasini Putri
Pengarang Vera Jasini Putri
Penerbitan Jakarta : Friedrich Naumann Stiftung, 2003
Deskripsi Fisik xvi, 183 p. ;20 cm.
ISBN 978-979-97683-1-5
Subjek Otonomi Daerah
Abstrak Buku ini membahas mengenai otonomi daerah. Perbincangan otonomi daerah, baik pada tataran kebijakan maupun pelaksanaannya, akan berlangsung terus menerus. Dalam kaitan itu, penerbitan kamus yang menghimpun peristilahan otonomi daerah ini mempunyai dua tujuan. pertama, membantu mempermudah pembaca yang memperoleh pengertian tentang ungkapan-ungkapan yang selama ini terserak dalam berbagai peraturan perundangan. Kedua, membantu menciptakan kesamaan pemahaman atas istilah yang dipakai dalam berbagai perbincangan lisan maupun tulisan. Dengan begitu, setiap perbincangan mengenai otonomi daerah diharapkan akan selalu bermakna bagi usaham nedorong semakin sempurnanya kebijakan dan pelaksanaannya.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000006431 340.003/PUT/K Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000006432 340.003 VER k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000006448
005 20221029085615
008 221029################|##########|#ind##
020 # # $a 978-979-97683-1-5
035 # # $a 0010-0520006448
041 $a ind
082 # # $a 340.003
084 # # $a 340.003 VER k
100 0 # $a Vera Jasini Putri
245 1 # $a Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah /$c Vera Jasini Putri
260 # # $a Jakarta :$b Friedrich Naumann Stiftung,$c 2003
300 # # $a xvi, 183 p. ; $c 20 cm.
520 # # $a Buku ini membahas mengenai otonomi daerah. Perbincangan otonomi daerah, baik pada tataran kebijakan maupun pelaksanaannya, akan berlangsung terus menerus. Dalam kaitan itu, penerbitan kamus yang menghimpun peristilahan otonomi daerah ini mempunyai dua tujuan. pertama, membantu mempermudah pembaca yang memperoleh pengertian tentang ungkapan-ungkapan yang selama ini terserak dalam berbagai peraturan perundangan. Kedua, membantu menciptakan kesamaan pemahaman atas istilah yang dipakai dalam berbagai perbincangan lisan maupun tulisan. Dengan begitu, setiap perbincangan mengenai otonomi daerah diharapkan akan selalu bermakna bagi usaham nedorong semakin sempurnanya kebijakan dan pelaksanaannya.
650 4 $a Otonomi Daerah
990 # # $a 06431/MKRI-P/X-2007
990 # # $a 06431/MKRI-P/X-2007
990 # # $a 06432/MKRI-P/X-2007
990 # # $a 06432/MKRI-P/X-2007
Content Unduh katalog