Cite This        Tampung        Export Record
Judul Pandangan Negara Integralistik
Pengarang Marsilam Simandjuntak
EDISI Cet.3.
Penerbitan Jakarta Abdi Tandur 2003
Deskripsi Fisik XVI, 224 hlm. ; 21 cm21 cm
ISBN 9771978457080
Subjek 1. Hukum Tata Negara-Indonesia
2. Undang-Undang Dasar 1945
Abstrak Seiring runtuhnya rezim Soeharto, istilah negara integrallistik kian meredup dalam wacana perpolitikan di Indonesia. Tetapi sebagai sebuah paradigma, konsep totaliter ini belum sepenuhnya terkikis dari alam pikiran, dan karenanya masih banyak mewarnai ungkapan dan tingkah laku, sementara elite politik. Buku ini menelusuri kembali di mana sebetulnya tempat dan kedudukan pandangan negara intetgralistik dalam proses penyusunan UUD 1945. Secara kritis juga dikupas sumber filsafat pandangan itu yang pada hakikatnya bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat. "Buku ini adalah berkas tangkisan atau gugatan balik, membele kedudukan kedaulatan rakyat dan hak-hak dasar dalam konstitusi," kata penulisnya.
Catatan Indeks : Indeks
Bibliografi
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000006456
005 20200508203552
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9771978457080
035 0010-0520006456
041 $a ind
082 0 $a 342.02
084 $a 342.02/SIM/P
100 0 $a Marsilam Simandjuntak
245 0 0 $a Pandangan Negara Integralistik
250 $a Cet.3.
260 $a Jakarta $b Abdi Tandur $c 2003
300 $a XVI, 224 hlm. ; 21 cm$c 21 cm
500 $a Indeks : Indeks
504 $a Bibliografi
520 $a Seiring runtuhnya rezim Soeharto, istilah negara integrallistik kian meredup dalam wacana perpolitikan di Indonesia. Tetapi sebagai sebuah paradigma, konsep totaliter ini belum sepenuhnya terkikis dari alam pikiran, dan karenanya masih banyak mewarnai ungkapan dan tingkah laku, sementara elite politik. Buku ini menelusuri kembali di mana sebetulnya tempat dan kedudukan pandangan negara intetgralistik dalam proses penyusunan UUD 1945. Secara kritis juga dikupas sumber filsafat pandangan itu yang pada hakikatnya bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat. "Buku ini adalah berkas tangkisan atau gugatan balik, membele kedudukan kedaulatan rakyat dan hak-hak dasar dalam konstitusi," kata penulisnya.
650 0 $a 1. Hukum Tata Negara-Indonesia
650 0 $a 2. Undang-Undang Dasar 1945
Content Unduh katalog