Cite This        Tampung        Export Record
Judul Amandemen Perpres Pengadaan Tanah : Perpres no.65 Th.2006
Pengarang Redaksi Sinar Grafika
EDISI Cet ke-2
Penerbitan Jakarta Bumi Aksara 2008
Deskripsi Fisik viii, 104 p.20 cm.
ISBN 9789790070400
Subjek Tanah, pemilikan - Undang-Undang dan peraturan
Abstrak Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 yang merupakan landasan hukum bagi pemerintah untuk memperoleh tanah dari rakyat telah memnuai kritikan yang tajam dari masyarakat, karena kurang jelasnya beberapa ketentuan yang tertuang, seperti : makna atau batasan dari pengadaan tanah dan kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, lingkup pembangunan untuk kepentingna umum, susunan dan tugas panitia pengadaan tanah, dan penentuan besarnya ganti rugi. Oleh karenanya pemerintah perlu amandemen perpres tersebut dengna berbagai revisi yang mampu menciptakan rasa kedamaian dan keadilan dalam masyarakat
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000013655 333.2/GRA/A Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000013654 333.2/GRA/A Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000013656 333.2/GRA/A Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000013657 333.2/GRA/A Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000007206
005 20200508203857
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9789790070400
035 0010-0520007206
041 $a ind
082 0 $a 333.2
084 $a 333.2/GRA/A
100 0 $a Redaksi Sinar Grafika
245 0 0 $a Amandemen Perpres Pengadaan Tanah : Perpres no.65 Th.2006
250 $a Cet ke-2
260 $a Jakarta $b Bumi Aksara $c 2008
300 $a viii, 104 p.$c 20 cm.
520 $a Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 yang merupakan landasan hukum bagi pemerintah untuk memperoleh tanah dari rakyat telah memnuai kritikan yang tajam dari masyarakat, karena kurang jelasnya beberapa ketentuan yang tertuang, seperti : makna atau batasan dari pengadaan tanah dan kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, lingkup pembangunan untuk kepentingna umum, susunan dan tugas panitia pengadaan tanah, dan penentuan besarnya ganti rugi. Oleh karenanya pemerintah perlu amandemen perpres tersebut dengna berbagai revisi yang mampu menciptakan rasa kedamaian dan keadilan dalam masyarakat
650 0 $a Tanah, pemilikan - Undang-Undang dan peraturan
Content Unduh katalog