Cite This        Tampung        Export Record
Judul Undang-Undang Pemerintahan Aceh : UU RI No.11 Th. 2006
Pengarang Redaksi Sinar Grafika
Penerbitan Jakarta Ghalia indonesia 2006
Deskripsi Fisik viii, 193 p.21 cm
ISBN 9793421568
Subjek Nangroe Aceh Darussalam - Undang-Undang dan Peraturan
Desentralisasi dalam pemerintahan
Abstrak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Aceh diterbitkan dengna tujuan agar masyarakat dan pemerintah Aceh dapat lebih mengembangkan kehidupan dalam keistimewaan dan kekhususan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini berisikan aturan-aturan baru dalam ruang lingkup pemerintahan Aceh, pelaksanaan syariat Islam, pembentukan mahkamah syariat, majelis Permusyarakatan Ulama, DPRA dan DPRK, dan hal lain yang berkenaan dengan ekonomi, pertanahan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000016042 354.598/GRA/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016041 354.598/GRA/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016043 354.598/GRA/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000016044 354.598/GRA/U Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000007405
005 20200508203947
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a 9793421568
035 0010-0520007405
041 $a ind
082 0 $a 354.598
084 $a 354.598/GRA/U
100 0 $a Redaksi Sinar Grafika
245 0 0 $a Undang-Undang Pemerintahan Aceh : UU RI No.11 Th. 2006
260 $a Jakarta $b Ghalia indonesia $c 2006
300 $a viii, 193 p.$c 21 cm
520 $a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Aceh diterbitkan dengna tujuan agar masyarakat dan pemerintah Aceh dapat lebih mengembangkan kehidupan dalam keistimewaan dan kekhususan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini berisikan aturan-aturan baru dalam ruang lingkup pemerintahan Aceh, pelaksanaan syariat Islam, pembentukan mahkamah syariat, majelis Permusyarakatan Ulama, DPRA dan DPRK, dan hal lain yang berkenaan dengan ekonomi, pertanahan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.
650 0 $a Desentralisasi dalam pemerintahan
650 0 $a Nangroe Aceh Darussalam - Undang-Undang dan Peraturan
Content Unduh katalog