Cite This        Tampung        Export Record
Judul Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui sarana Keputusan Tata Usaha Negara (Disertasi)
Pengarang Syamsul Bachri
Penerbitan Makassar Universitas Hasanuddin 2002
Deskripsi Fisik xvii, 257 hlm, 29 cm
ISBN P3HK 97007
Subjek perlindungan lingkungan hidup
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan KTUN di bidang perizinan sebagai instrument untuk menciptakan tata pengaturan yang baik. Disamping itu untuk mengetahui pelaksanaan pemantauan dan pengawasan , penegakan norma hukum terhadap pelanggaran syarat-syarat perizinan, serta koordinasi dan tanggung jawab kelembagaan antara pembangunan ekonomi dengan kepentingan ekologi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa izin belum berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup, hal ini disebabkan belum adanya keterpaduan prosedur perizinan, sehingga menimbulkan dualism kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Terjadi pergeseran fungsi izin dari instrumen yuridis pencegahan pencemaran menjadi sarana pemasukan pendapatan kas daerah.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000021159 344.046/BAC/p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000007771
005 20200508204114
008 200508||||||||| | ||| |||| ||ind||
020 $a P3HK 97007
035 0010-0520007771
041 $a ind
082 0 $a 344.046
084 $a 344.046/BAC/p
100 0 $a Syamsul Bachri
245 0 0 $a Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui sarana Keputusan Tata Usaha Negara (Disertasi)
260 $a Makassar $b Universitas Hasanuddin $c 2002
300 $a xvii, 257 hlm, 29 cm
520 $a Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan KTUN di bidang perizinan sebagai instrument untuk menciptakan tata pengaturan yang baik. Disamping itu untuk mengetahui pelaksanaan pemantauan dan pengawasan , penegakan norma hukum terhadap pelanggaran syarat-syarat perizinan, serta koordinasi dan tanggung jawab kelembagaan antara pembangunan ekonomi dengan kepentingan ekologi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa izin belum berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup, hal ini disebabkan belum adanya keterpaduan prosedur perizinan, sehingga menimbulkan dualism kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Terjadi pergeseran fungsi izin dari instrumen yuridis pencegahan pencemaran menjadi sarana pemasukan pendapatan kas daerah.
650 0 $a perlindungan lingkungan hidup
Content Unduh katalog