| Judul | Wewenang PTUN menunda berlakunya keputusan pemerintah (Tesis) |
| Pengarang | Lintong Oloan Siahaan |
| Penerbitan | Jakarta : Universitas Indonesia, 2000 |
| Deskripsi Fisik | xiii, 206 hlm.; 21,5 cm ;21,5 cm |
| ISBN | 8298040104 |
| Subjek | Pengadilan Tata Usaha Negara |
| Abstrak | Tesis ini berisikan tentang wewenang PTUN menunda berlakunya putusan pemerintah. Salah satu kewenangan yang dimiliki PTUN kewenangan untuk menghentikan berlakunya atau beroperasinya keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan, yang disebut putusan penundaan. Ketentuan ini memberikan kekuasaan yang besar sekali kepada hakim. Hakim bebas menentukan syarat-syarat, dalam hal-hal yang bagaimana keputusan tata Negara itu akan ditunda atau dipertahankan. Kebebasan hakim itu akan berdampak negatif, oleh karena itu perlu rincian lebih lanjut akan arti kepentingan pribadi yang mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, yang menjadi dasar pengambilan keputusan penundaan itu. Harus dilakukan secara manusiawi dan dipertimbangkan sedemikian rupa, hingga ada jaminan-jaminan bagi penggugat, bahwa apabila ternyata dikemudian hari keputusan tata usaha Negara yang digugat itu tidak benar, penggugat tidak terlalu dirugikan.dalam praktek pelaksanaan putusan penundaan itu tidak berjalan dengan mudah. Banyak hambatan-hambatan yang dialami, terutama dari segi keputusan hakim itu sendiri dan dari segi keengganan pihak pemerintah untuk mematuhinya. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000021199 | 342.06/SIA/w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007833 | ||
| 005 | 20210324014806 | ||
| 008 | 210324################|##########|#|## | ||
| 020 | # | # | $a 8298040104 |
| 035 | # | # | $a 0010-0520007833 |
| 041 | $a ind | ||
| 082 | # | # | $a 342.06 |
| 084 | # | # | $a 342.06/SIA/w |
| 100 | 0 | # | $a Lintong Oloan Siahaan |
| 245 | 1 | # | $a Wewenang PTUN menunda berlakunya keputusan pemerintah (Tesis) |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Universitas Indonesia,$c 2000 |
| 300 | # | # | $a xiii, 206 hlm.; 21,5 cm ; $c 21,5 cm |
| 520 | # | # | $a Tesis ini berisikan tentang wewenang PTUN menunda berlakunya putusan pemerintah. Salah satu kewenangan yang dimiliki PTUN kewenangan untuk menghentikan berlakunya atau beroperasinya keputusan Tata Usaha Negara yang sedang disengketakan, yang disebut putusan penundaan. Ketentuan ini memberikan kekuasaan yang besar sekali kepada hakim. Hakim bebas menentukan syarat-syarat, dalam hal-hal yang bagaimana keputusan tata Negara itu akan ditunda atau dipertahankan. Kebebasan hakim itu akan berdampak negatif, oleh karena itu perlu rincian lebih lanjut akan arti kepentingan pribadi yang mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, yang menjadi dasar pengambilan keputusan penundaan itu. Harus dilakukan secara manusiawi dan dipertimbangkan sedemikian rupa, hingga ada jaminan-jaminan bagi penggugat, bahwa apabila ternyata dikemudian hari keputusan tata usaha Negara yang digugat itu tidak benar, penggugat tidak terlalu dirugikan.dalam praktek pelaksanaan putusan penundaan itu tidak berjalan dengan mudah. Banyak hambatan-hambatan yang dialami, terutama dari segi keputusan hakim itu sendiri dan dari segi keengganan pihak pemerintah untuk mematuhinya. |
| 650 | 4 | $a Pengadilan Tata Usaha Negara | |
| 990 | # | # | $a 21199/MKRI-P/VII-2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :