Judul | Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan / Arie Sukanti Hutagalung |
Pengarang | Arie Sukanti Hutagalung Markus Gunawan |
EDISI | Cet.ke-2 |
Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 2009 |
Deskripsi Fisik | xxi, 224 p. ; 21 cm. ;21 cm. |
ISBN | 9789797691806 |
Subjek | Land tenure - Law and legislation - Indonesia |
Abstrak | Terbitnya beberapa peraturan yang terkait dalam bidang pertanahan memunculkan interpretasi yang beragam tentang hal-hal apa saja yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meluruskan beragamnya interpertasi tersebut, dibutuhkan suatu literasi khusus yang menguraikan secara terperinci kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini penting karena pelaksanaan sejumlah kewenangan bidang pertanahan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bertautan agar polemik tumpang tindih kewenangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, dihadirkanlah buku ini yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan, serta praktisi di bidang hukum agraria karena buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dan rincian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga studi kasus mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan. |
Catatan | p. 213-221 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000018164 | 346.043 2 ARI k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000018166 | 346.043 2 ARI k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000018165 | 346.043 2 ARI k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000018163 | 346.043 2 ARI k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007958 | ||
005 | 20221103121146 | ||
008 | 221103################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 9789797691806 |
035 | # | # | $a 0010-0520007958 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 346.043 2 |
084 | # | # | $a 346.043 2 ARI k |
100 | 0 | # | $a Arie Sukanti Hutagalung |
245 | 1 | # | $a Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan /$c Arie Sukanti Hutagalung |
250 | # | # | $a Cet.ke-2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2009 |
300 | # | # | $a xxi, 224 p. ; 21 cm. ; $c 21 cm. |
504 | # | # | $a p. 213-221 |
520 | # | # | $a Terbitnya beberapa peraturan yang terkait dalam bidang pertanahan memunculkan interpretasi yang beragam tentang hal-hal apa saja yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meluruskan beragamnya interpertasi tersebut, dibutuhkan suatu literasi khusus yang menguraikan secara terperinci kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini penting karena pelaksanaan sejumlah kewenangan bidang pertanahan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bertautan agar polemik tumpang tindih kewenangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, dihadirkanlah buku ini yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan, serta praktisi di bidang hukum agraria karena buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dan rincian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga studi kasus mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan. |
650 | 4 | $a Land tenure - Law and legislation - Indonesia | |
700 | 0 | # | $a Markus Gunawan |
990 | # | # | $a 18163/MKRI-P/X-2010 |
990 | # | # | $a 18163/MKRI-P/X-2010 |
990 | # | # | $a 18164/MKRI-P/X-2010 |
990 | # | # | $a 18164/MKRI-P/X-2010 |
990 | # | # | $a 18165/MKRI-P/X-2010 |
990 | # | # | $a 18165/MKRI-P/X-2010 |
990 | # | # | $a 18166/MKRI-P/X-2010 |
990 | # | # | $a 18166/MKRI-P/X-2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :