Cite This        Tampung        Export Record
Judul Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan / Arie Sukanti Hutagalung
Pengarang Arie Sukanti Hutagalung
Markus Gunawan
EDISI Cet.ke-2
Penerbitan Jakarta : Rajawali Pers, 2009
Deskripsi Fisik xxi, 224 p. ; 21 cm. ;21 cm.
ISBN 9789797691806
Subjek Land tenure - Law and legislation - Indonesia
Abstrak Terbitnya beberapa peraturan yang terkait dalam bidang pertanahan memunculkan interpretasi yang beragam tentang hal-hal apa saja yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meluruskan beragamnya interpertasi tersebut, dibutuhkan suatu literasi khusus yang menguraikan secara terperinci kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini penting karena pelaksanaan sejumlah kewenangan bidang pertanahan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bertautan agar polemik tumpang tindih kewenangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, dihadirkanlah buku ini yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan, serta praktisi di bidang hukum agraria karena buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dan rincian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga studi kasus mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan.
Catatan p. 213-221
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000018164 346.043 2 ARI k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018166 346.043 2 ARI k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018165 346.043 2 ARI k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000018163 346.043 2 ARI k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000007958
005 20221103121146
008 221103################|##########|#ind##
020 # # $a 9789797691806
035 # # $a 0010-0520007958
041 $a ind
082 # # $a 346.043 2
084 # # $a 346.043 2 ARI k
100 0 # $a Arie Sukanti Hutagalung
245 1 # $a Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan /$c Arie Sukanti Hutagalung
250 # # $a Cet.ke-2
260 # # $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2009
300 # # $a xxi, 224 p. ; 21 cm. ; $c 21 cm.
504 # # $a p. 213-221
520 # # $a Terbitnya beberapa peraturan yang terkait dalam bidang pertanahan memunculkan interpretasi yang beragam tentang hal-hal apa saja yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meluruskan beragamnya interpertasi tersebut, dibutuhkan suatu literasi khusus yang menguraikan secara terperinci kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini penting karena pelaksanaan sejumlah kewenangan bidang pertanahan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bertautan agar polemik tumpang tindih kewenangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, dihadirkanlah buku ini yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan, serta praktisi di bidang hukum agraria karena buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dan rincian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga studi kasus mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan.
650 4 $a Land tenure - Law and legislation - Indonesia
700 0 # $a Markus Gunawan
990 # # $a 18163/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18163/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18164/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18164/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18165/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18165/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18166/MKRI-P/X-2010
990 # # $a 18166/MKRI-P/X-2010
Content Unduh katalog