Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan / Arie Sukanti Hutagalung

Judul	Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan / Arie Sukanti Hutagalung
Pengarang	Arie Sukanti Hutagalung Markus Gunawan
EDISI	Cet.ke-2
Penerbitan	Jakarta : Rajawali Pers, 2009
Deskripsi Fisik	xxi, 224 p. ; 21 cm. ;21 cm.
ISBN	9789797691806
Subjek	Land tenure - Law and legislation - Indonesia
Abstrak	Terbitnya beberapa peraturan yang terkait dalam bidang pertanahan memunculkan interpretasi yang beragam tentang hal-hal apa saja yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meluruskan beragamnya interpertasi tersebut, dibutuhkan suatu literasi khusus yang menguraikan secara terperinci kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini penting karena pelaksanaan sejumlah kewenangan bidang pertanahan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bertautan agar polemik tumpang tindih kewenangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, dihadirkanlah buku ini yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan, serta praktisi di bidang hukum agraria karena buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dan rincian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga studi kasus mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan.
Catatan	p. 213-221
Bahasa	Indonesia
Bentuk Karya	Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca	Tidak ada kode yang sesuai

No Barcode	No. Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
00000018164	346.043 2 ARI k	Dapat dipinjam	Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia pesan
00000018166	346.043 2 ARI k	Dapat dipinjam	Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia pesan
00000018165	346.043 2 ARI k	Dapat dipinjam	Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia pesan
00000018163	346.043 2 ARI k	Dapat dipinjam	Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia pesan

Tag	Ind1	Ind2	Isi
001			INLIS000000000007958
005			20221103121146
008			221103################\|##########\|#ind##
020	#	#	$a 9789797691806
035	#	#	$a 0010-0520007958
041			$a ind
082	#	#	$a 346.043 2
084	#	#	$a 346.043 2 ARI k
100	0	#	$a Arie Sukanti Hutagalung
245	1	#	$a Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan /$c Arie Sukanti Hutagalung
250	#	#	$a Cet.ke-2
260	#	#	$a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2009
300	#	#	$a xxi, 224 p. ; 21 cm. ; $c 21 cm.
504	#	#	$a p. 213-221
520	#	#	$a Terbitnya beberapa peraturan yang terkait dalam bidang pertanahan memunculkan interpretasi yang beragam tentang hal-hal apa saja yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meluruskan beragamnya interpertasi tersebut, dibutuhkan suatu literasi khusus yang menguraikan secara terperinci kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini penting karena pelaksanaan sejumlah kewenangan bidang pertanahan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bertautan agar polemik tumpang tindih kewenangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, dihadirkanlah buku ini yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan, serta praktisi di bidang hukum agraria karena buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dan rincian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga studi kasus mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan.
650		4	$a Land tenure - Law and legislation - Indonesia
700	0	#	$a Markus Gunawan
990	#	#	$a 18163/MKRI-P/X-2010
990	#	#	$a 18163/MKRI-P/X-2010
990	#	#	$a 18164/MKRI-P/X-2010
990	#	#	$a 18164/MKRI-P/X-2010
990	#	#	$a 18165/MKRI-P/X-2010
990	#	#	$a 18165/MKRI-P/X-2010
990	#	#	$a 18166/MKRI-P/X-2010
990	#	#	$a 18166/MKRI-P/X-2010

Content Unduh katalog

Karya Terkait :