Cite This        Tampung        Export Record
Judul Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia / Rachmad Maulana Firmansyah [et.al.]
Pengarang Rachmad Maulana Firmansyah
Penerbitan Jakarta : Konrad Adenauer Stiftung, 2012
Deskripsi Fisik 129 hlm. ;21,5 cm
ISBN 978-602-97661-6-5
Subjek Law reform-Indonesia
Law enforcement-Indonesia
Abstrak Saat ini masyarakat dapat mengamati berbagai permasalahan terkait lembaga penegak hukum. Permasalahan itu menunjukkan masih adanya ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam pengaturan kelembagaaan di tingkat peraturan perundang-undangan. Mencermati kondisi ini, PSHK dan KAS melakukan kajian mengenai kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemetaan terhadap pengaturan dan pemetaan atas lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia ini diawali dengan mendefinisikan lembaga penegak hukum dan menjelaskan ruang lingkup kajian. Hal itu dilakukan untuk menjelaskan lembaga-lembaga yang termasuk lembaga penegak hukum dalam kajian ini. Maka itu, diulaslah lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan peradilan khusus, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Nasional Narkotika. Selain itu ada juga penjabaran tentang analisis kelembagaan dan hubungannya dengan sistem ketatanegaraan.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000022785 340.309598 RAC k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000008967
005 20221027035115
008 221027################|##########|#ind##
020 # # $a 978-602-97661-6-5
035 # # $a 0010-0520008967
041 $a ind
082 # # $a 340.309598
084 # # $a 340.309598 RAC k
100 0 # $a Rachmad Maulana Firmansyah
245 1 # $a Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia /$c Rachmad Maulana Firmansyah [et.al.]
260 # # $a Jakarta :$b Konrad Adenauer Stiftung,$c 2012
300 # # $a 129 hlm. ; $c 21,5 cm
520 # # $a Saat ini masyarakat dapat mengamati berbagai permasalahan terkait lembaga penegak hukum. Permasalahan itu menunjukkan masih adanya ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam pengaturan kelembagaaan di tingkat peraturan perundang-undangan. Mencermati kondisi ini, PSHK dan KAS melakukan kajian mengenai kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemetaan terhadap pengaturan dan pemetaan atas lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia ini diawali dengan mendefinisikan lembaga penegak hukum dan menjelaskan ruang lingkup kajian. Hal itu dilakukan untuk menjelaskan lembaga-lembaga yang termasuk lembaga penegak hukum dalam kajian ini. Maka itu, diulaslah lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan peradilan khusus, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Nasional Narkotika. Selain itu ada juga penjabaran tentang analisis kelembagaan dan hubungannya dengan sistem ketatanegaraan.
650 4 $a Law enforcement-Indonesia
650 4 $a Law reform-Indonesia
990 # # $a 22785/MKRI-P/VIII-2013
990 # # $a 22785/MKRI-P/VIII-2013
Content Unduh katalog