Cite This        Tampung        Export Record
Judul Hukum Acara Peradilan Agama / Roihan A. Rasyid
Pengarang Roihan A. Rasyid
EDISI Cet Ke-16
Penerbitan Jakarta : Rajawali Pers, 2015
Deskripsi Fisik xx, 310 hlm. ;14 x 21 cm
ISBN 9789797695170
Subjek Peradilan Agama
Abstrak Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah. Di samping sebagai Peradilan Khusus. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum material islam dalam batas-batas kekuasaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Peradilan Agama dahulunya menggunakan hukum acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga hukum acara dalam bentuk hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk undang-undang negara Indonesia. Namun kini, setelah terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1989, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, hukum acara Peradilan Agama menjadi konkret. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur sumber hukum secara Peradilan Agama. Dari ketentuan undang-undang ini, semakin disadari bahwa untuk dapat beracara di muka Peradilan Agama, seseorang harus memahami hukum acara yang termuat di UU Nomor 7 Tahun 1989 secara baik dan benar karena beracara di muka Peradilan Agama tidaklah semudah yang diperkirakan, bahkan mungkin lebih sulit dari beracara di muka Peradilan Umum. Oleh karena itu, buku Hukum Acara Peradilan Agama ini dapat dijadikan acuan dalam memahami hukum acara peradilan agama, karena materi yang disajikan tidak hanya merupakan gabungan antara teori dan praktik, tapi juga permasalahan-permasalahan yang bisa ditemukan dalam proses perkara di muka Pengadilan Agama beserta pemecahannya.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000024046 347.01 ROI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000024047 347.01 ROI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000024048 347.01 ROI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000024049 347.01 ROI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000024050 347.01 ROI h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000024045 347.01 RAS h Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009316
005 20221104051310
008 221104################|##########|#ind##
020 # # $a 9789797695170
035 # # $a 0010-0520009316
041 $a ind
082 # # $a 347.01
084 # # $a 347.01 ROI h
100 0 # $a Roihan A. Rasyid
245 1 # $a Hukum Acara Peradilan Agama /$c Roihan A. Rasyid
250 # # $a Cet Ke-16
260 # # $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2015
300 # # $a xx, 310 hlm. ; $c 14 x 21 cm
520 # # $a Peradilan Agama merupakan peradilan negara yang sah. Di samping sebagai Peradilan Khusus. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum material islam dalam batas-batas kekuasaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Peradilan Agama dahulunya menggunakan hukum acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga hukum acara dalam bentuk hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk undang-undang negara Indonesia. Namun kini, setelah terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1989, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, hukum acara Peradilan Agama menjadi konkret. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur sumber hukum secara Peradilan Agama. Dari ketentuan undang-undang ini, semakin disadari bahwa untuk dapat beracara di muka Peradilan Agama, seseorang harus memahami hukum acara yang termuat di UU Nomor 7 Tahun 1989 secara baik dan benar karena beracara di muka Peradilan Agama tidaklah semudah yang diperkirakan, bahkan mungkin lebih sulit dari beracara di muka Peradilan Umum. Oleh karena itu, buku Hukum Acara Peradilan Agama ini dapat dijadikan acuan dalam memahami hukum acara peradilan agama, karena materi yang disajikan tidak hanya merupakan gabungan antara teori dan praktik, tapi juga permasalahan-permasalahan yang bisa ditemukan dalam proses perkara di muka Pengadilan Agama beserta pemecahannya.
650 4 $a Peradilan Agama
990 # # $a 24045/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24045/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24046/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24046/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24046/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24046/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24046/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24046/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24046/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24047/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24047/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24047/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24047/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24047/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24047/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24047/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24048/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24048/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24048/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24048/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24048/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24048/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24048/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24049/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24049/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24049/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24049/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24049/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24049/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24049/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24050/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24050/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24050/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24050/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24050/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24050/MKRI-P/VI-2016
990 # # $a 24050/MKRI-P/VI-2016
Content Unduh katalog