Cite This        Tampung        Export Record
Judul Menjaga independensi penyelenggara pemilu : disertai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentan penyelenggara pemilu / Didik Supriyanto
Pengarang Didik Supriyanto
Penerbitan Semarang : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007
Deskripsi Fisik xvi, 88 hlm, ;21,5 cm. ;21,5 cm.
ISBN 979-2007
Subjek Pemilu
DNR
Abstrak Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No. 22/2007) dimaksudkan untuk menjawab masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan posisi dan fungsi KPU dan KPUD selaku penyelenggara Pemilu 2004 dan Pilkada 2005+. Masalah-masalah tersebut antara lain berupa rentannya KPU/KPUD atas intervensi pihak luar, kecenderungannya untuk menjadi superbody, kontrol internal tidak efektif, serta pembagian tugas staf sekretariat yang tidak jelas. Pengawas pemilu juga dinilai tidak efektif menjalankan fungsinya, sehingga gagal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran pemilu. Adapun tujuan pokok penyusunan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu adalah membangun lembaga penyelenggara pemilu yang independen, kredibel, profesional dan akuntabel sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara fair. Apakah ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 22/2007 sudah menjawab tuntas masalah-masalah yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut? Apakah rumusan pasal dan ayat dalam undang-undang itu cukup menjanjikan akan tercapainya tujuan dibuatnya undang-undang tersebut? Buku yang ditulis anggota Panwas Pemilu 2004 dan Wakil Pemimpin Redaksi detikcom ini berusaha menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000023802 324.6 DID m Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023803 324.6 DID m Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023804 324.6 DID m Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000023805 324.6 DID m Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000009465
005 20221024101631
008 221024################g##########0#ind##
020 # # $a 979-2007
035 # # $a 0010-0520009465
041 $a ind
082 # # $a 324.6
084 # # $a 324.6 DID m
100 0 # $a Didik Supriyanto
245 1 # $a Menjaga independensi penyelenggara pemilu : $b disertai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentan penyelenggara pemilu /$c Didik Supriyanto
260 # # $a Semarang :$b Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,$c 2007
300 # # $a xvi, 88 hlm, ;21,5 cm. ; $c 21,5 cm.
520 # # $a Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No. 22/2007) dimaksudkan untuk menjawab masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan posisi dan fungsi KPU dan KPUD selaku penyelenggara Pemilu 2004 dan Pilkada 2005+. Masalah-masalah tersebut antara lain berupa rentannya KPU/KPUD atas intervensi pihak luar, kecenderungannya untuk menjadi superbody, kontrol internal tidak efektif, serta pembagian tugas staf sekretariat yang tidak jelas. Pengawas pemilu juga dinilai tidak efektif menjalankan fungsinya, sehingga gagal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran pemilu. Adapun tujuan pokok penyusunan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu adalah membangun lembaga penyelenggara pemilu yang independen, kredibel, profesional dan akuntabel sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara fair. Apakah ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 22/2007 sudah menjawab tuntas masalah-masalah yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut? Apakah rumusan pasal dan ayat dalam undang-undang itu cukup menjanjikan akan tercapainya tujuan dibuatnya undang-undang tersebut? Buku yang ditulis anggota Panwas Pemilu 2004 dan Wakil Pemimpin Redaksi detikcom ini berusaha menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
650 4 $a DNR
650 4 $a Pemilu
990 # # $a 23802/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23802/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23802/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23802/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23802/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23803/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23803/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23803/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23803/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23803/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23804/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23804/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23804/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23804/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23804/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23805/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23805/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23805/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23805/MKRI-P/I-2015
990 # # $a 23805/MKRI-P/I-2015
Content Unduh katalog