Judul | Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia |
Pengarang | Sirajuddin |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Malang Setara Press 2015 |
Deskripsi Fisik | xiv, 401 hlm.; 23 cm23 cm |
ISBN | 9786021642603 |
Subjek | Hukum Tata Negara Undang-Undang Dasar 1945 |
Abstrak | UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan baik secara formal maupun non-formal. Perubahan formal terhadap UUD 1945 Tahun 1999-2002 dilakukan MPR karena disadari banyaknya kelemahan yang terdapat dalam rumusan UUD 1945. Implikasi dari perubahan formal tersebut adalah berubahnya sistem ketatanegaraan dengan sangat mendasar. Perubahan formal dan non formal tersebut tentu saja menandakan dinamisnya kajian Hukum Tata Negara di Indonesia. Dinamika ini gayung bersambut dengan semakin tingginya minat mahasiswa dan masyarakat pada umumnya akan masalah-masalah ketatanegaraan, tentu saja hal tersebut berlangsung disebabkan oleh berseminya kebebasan bagi segenap warga negara untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politik dengan cukup leluasa, serta kian terbukanya lapangan kerja bagi ahli Hukum Tata Negara baik di dalam dan di luar institusi pemerintahan. Buku ini merupakan refleksi dari perubahan UUD 1945 tersebut. Buku ini terdiri dari 13 (tiga belas), yakni: (1) Memahami HTN; (2) Negara hukum; (3) Konstitusi; (4) Peraturan Perundang-undangan;(5) Sistem pemerintahan; (6) Lembaga Perwakilan Rakyat; (7) Kekuasaan Kehakiman; (8) Komisi Negara Independen; (9) HAk asasi manusia; (10) Kewarganegaraan; (11) Partai politik dan pemilu; (12) Pemerintahan Daeran dan; (13) Pemerintahan Desa. |
Catatan | Indeks : hlm. 375-379 hlm. 380-400 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000025465 | 342.59802/SIR/D | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000025466 | 342.59802/SIR/D | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000025467 | 342.59802/SIR/D | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000025504 | 342.59802/SIR/D | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009510 | ||
005 | 20200508204825 | ||
008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 9786021642603 | ||
035 | 0010-0520009510 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 342.59802 | |
084 | $a 342.59802/SIR/D | ||
100 | 0 | $a Sirajuddin | |
245 | 0 | 0 | $a Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia |
250 | $a Cet. 1 | ||
260 | $a Malang $b Setara Press $c 2015 | ||
300 | $a xiv, 401 hlm.; 23 cm$c 23 cm | ||
500 | $a Indeks : hlm. 375-379 | ||
504 | $a hlm. 380-400 | ||
520 | $a UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan baik secara formal maupun non-formal. Perubahan formal terhadap UUD 1945 Tahun 1999-2002 dilakukan MPR karena disadari banyaknya kelemahan yang terdapat dalam rumusan UUD 1945. Implikasi dari perubahan formal tersebut adalah berubahnya sistem ketatanegaraan dengan sangat mendasar. Perubahan formal dan non formal tersebut tentu saja menandakan dinamisnya kajian Hukum Tata Negara di Indonesia. Dinamika ini gayung bersambut dengan semakin tingginya minat mahasiswa dan masyarakat pada umumnya akan masalah-masalah ketatanegaraan, tentu saja hal tersebut berlangsung disebabkan oleh berseminya kebebasan bagi segenap warga negara untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politik dengan cukup leluasa, serta kian terbukanya lapangan kerja bagi ahli Hukum Tata Negara baik di dalam dan di luar institusi pemerintahan. Buku ini merupakan refleksi dari perubahan UUD 1945 tersebut. Buku ini terdiri dari 13 (tiga belas), yakni: (1) Memahami HTN; (2) Negara hukum; (3) Konstitusi; (4) Peraturan Perundang-undangan;(5) Sistem pemerintahan; (6) Lembaga Perwakilan Rakyat; (7) Kekuasaan Kehakiman; (8) Komisi Negara Independen; (9) HAk asasi manusia; (10) Kewarganegaraan; (11) Partai politik dan pemilu; (12) Pemerintahan Daeran dan; (13) Pemerintahan Desa. | ||
650 | 0 | $a Hukum Tata Negara | |
650 | 0 | $a Undang-Undang Dasar 1945 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :