Detail Katalog
ID: 10406
Pengantar hukum administrasi Indonesia : introduction to the Indonesian administrative law / Philipus M. Hadjon, dkk
Edisi: Cet. 13
Pengarang:
Philipus M. Hadjon, dkk
Philipus M. Hadjon, dkk
Penerbit:
Gadjah Mada University Press,
Gadjah Mada University Press,
Tempat Terbit:
Yogyakarta :
Yogyakarta :
Tahun Terbit:
2019
2019
Bahasa:
ind
ind
Subjek
Hukum administrasi
Deskripsi Fisik:
xii, 381 hlm. ; 20 cm
xii, 381 hlm. ; 20 cm
ISBN:
978-979-420-323-1
978-979-420-323-1
Nomor Panggil:
342.06 PHI p
342.06 PHI p
Control Number:
INLIS000000000010351
INLIS000000000010351
BIB ID:
0010-0122000085
0010-0122000085
Catatan
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakatpun berperanserta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan konsep dasar tersebut dipaparkan berbagai instrumen pemerintahan seperti: keputusan tata usaha negara (beschikking), rencana (het plan), peraturan kebijaksanaan (beleidsregels), perjanjian kebijaksanaan (beleidsovereenkomst), tindakan nyata (feitelijk handeling), dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi.
Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bagian mutlak hukum administrasi. Diawali dengan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dalam bab 10, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara dibahas secara khusus dalam bab 11.
Dengan konsep dasar tersebut dipaparkan berbagai instrumen pemerintahan seperti: keputusan tata usaha negara (beschikking), rencana (het plan), peraturan kebijaksanaan (beleidsregels), perjanjian kebijaksanaan (beleidsovereenkomst), tindakan nyata (feitelijk handeling), dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi.
Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bagian mutlak hukum administrasi. Diawali dengan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dalam bab 10, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara dibahas secara khusus dalam bab 11.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
00000026699 |
342.06 PHI p |
Dapat dipinjam | Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia |
Format MARC21 - Total 17 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000000010351 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20221031044308 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0122000085 | 3 |
| 007 | _ |
_ |
ta | 4 |
| 008 | _ |
_ |
221031################g##########0#ind## | 5 |
| 020 | # |
# |
$a 978-979-420-323-1 | 6 |
| 082 | # |
# |
$a 342.06 | 7 |
| 084 | # |
# |
$a 342.06 PHI p | 8 |
| 100 | _ |
# |
$a Philipus M. Hadjon, dkk | 9 |
| 245 | 1 |
# |
$a Pengantar hukum administrasi Indonesia : $b introduction to the Indonesian administrative law /$c Philipus M. Hadjon, dkk | 10 |
| 250 | # |
# |
$a Cet. 13 | 11 |
| 260 | # |
# |
$a Yogyakarta :$b Gadjah Mada University Press,$c 2019 | 12 |
| 300 | # |
# |
$a xii, 381 hlm. ; $c 20 cm | 13 |
| 520 | # |
# |
$a Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi, masyarakatpun berperanserta secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan konsep dasar tersebut dipaparkan berbagai instrumen pemerintahan seperti: keputusan tata usaha negara (beschikking), rencana (het plan), peraturan kebijaksanaan (beleidsregels), perjanjian kebijaksanaan (beleidsovereenkomst), tindakan nyata (feitelijk handeling), dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan bagian mutlak hukum administrasi. Diawali dengan tinjauan umum tentang perlindungan hukum dalam bab 10, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara dibahas secara khusus dalam bab 11. | 14 |
| 600 | # |
4 |
$a Hukum administrasi | 15 |
| 990 | # |
# |
$a 26699/MKRI-P/XII-2021 | 16 |
| 990 | # |
# |
$a 26699/MKRI-P/XII-2021 | 1 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 14 Jan 2022