Detail Katalog

ID: 10522
Cover Demokrasi Pilkada dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi / Wilma Silalahi

Demokrasi Pilkada dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi / Wilma Silalahi

Edisi: Cet. 1

Pengarang:
Wilma Silalahi
Penerbit:
Rajawali Pers,
Tempat Terbit:
Depok :
Tahun Terbit:
2020
Bahasa:
ind
Subjek
Demokrasi
Deskripsi Fisik:
xxxvi, 188 hlm. ; 23 cm
ISBN:
978-623-231-499-3
Nomor Panggil:
324.6 WIL d
Control Number:
INLIS000000000010446
BIB ID:
0010-0222000008
Catatan
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam memilih pemimpin dilaksanakan secara demokratis, yaitu melalui pemilihan baik di pusat maupun di daerah. Pemilihan merupakan syarat minimal penyelenggaraan suatu democratic system. Pemimpin di daerah, provinsi kabupaten dan kota dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil dan berkala. Untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas juga di pengaruhi oleh lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah mempersiapkan prosedur dan mekanisme beracara di Mahkamah yang dikenal dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi atau lebih dikenal Peraturan Mahkamah Konstitusi.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000026868 324.6 WIL d Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 16 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000010446 1
005 _ _ 20221108050842 2
035 # # $a 0010-0222000008 3
007 _ _ ta 4
008 _ _ 221108################g##########0#ind## 5
020 # # $a 978-623-231-499-3 6
082 # # $a 324.6 7
084 # # $a 324.6 WIL d 8
100 _ # $a Wilma Silalahi 9
245 1 # $a Demokrasi Pilkada dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi /$c Wilma Silalahi 10
250 # # $a Cet. 1 11
260 # # $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2020 12
300 # # $a xxxvi, 188 hlm. ; $c 23 cm 13
520 # # $a Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam memilih pemimpin dilaksanakan secara demokratis, yaitu melalui pemilihan baik di pusat maupun di daerah. Pemilihan merupakan syarat minimal penyelenggaraan suatu democratic system. Pemimpin di daerah, provinsi kabupaten dan kota dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil dan berkala. Untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas juga di pengaruhi oleh lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah mempersiapkan prosedur dan mekanisme beracara di Mahkamah yang dikenal dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi atau lebih dikenal Peraturan Mahkamah Konstitusi. 14
600 # 4 $a Demokrasi 15
990 # # $a 26868/MKRI-P/XII-2021 16
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 02 Feb 2022
Export