Detail Katalog

ID: 10958

Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2004 (UU No.2 Th. 2004)

Pengarang:
Tidak tersedia

Penerbit:
Sinar Grafika,

Tempat Terbit:
Jakarta :

Tahun Terbit:
2006

Bahasa:
ind

Subjek

Perselisihan Industrial -- Undang-Undang

Deskripsi Fisik:
75 hlm ; 25 cm

ISBN:
979-3421-68-1

Nomor Panggil:
346.03 UND

Control Number:
INLIS000000000010879

BIB ID:
0010-1222000092

Catatan

Fenomena terjadinya perselisihan antara pihak perusa- haan dan buruh seringkali diwarnai aksi demo buruh dan mogok kerja yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkem- bangan-perkembangan yang terjadi. Hak-hak buruh secara perseorangan belum terwakili karena undang-undang tersebut hanya mengatur perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga mengakibat- kan jalan yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang ber- sengketa menjadi lebih panjang karena harus melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Lihat Cover Original

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000013174`	`346.03 UND`	Baca di tempat	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000010879	1
005	`_`	`_`	20221212032552	2
035	`#`	`#`	$a 0010-1222000092	3
007	`_`	`_`	ta	4
008	`_`	`_`	221212################g##########0#ind##	5
082	`#`	`#`	$a 346.03	6
084	`#`	`#`	$a 346.03 UND	7
245	`#`	`#`	$a Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2004 (UU No.2 Th. 2004)	8
260	`#`	`#`	$a Jakarta :$b Sinar Grafika,$c 2006	9
300	`#`	`#`	$a 75 hlm ; $c 25 cm	10
650	`#`	`4`	$a Perselisihan Industrial	11
650	`#`	`4`	$a Undang-Undang	12
020	`#`	`#`	$a 979-3421-68-1	13
520	`#`	`#`	$a Fenomena terjadinya perselisihan antara pihak perusa- haan dan buruh seringkali diwarnai aksi demo buruh dan mogok kerja yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dirasa tidak dapat lagi mengakomodasi perkem- bangan-perkembangan yang terjadi. Hak-hak buruh secara perseorangan belum terwakili karena undang-undang tersebut hanya mengatur perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga mengakibat- kan jalan yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang ber- sengketa menjadi lebih panjang karena harus melalui Peradilan Tata Usaha Negara.	14
990	`#`	`#`	$a 13174/MKRI-P/XI-2009	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 12 Dec 2022

Pencarian Terkait

Dari Sinar Grafika, Subjek: Perselisihan Industr... Tahun 2006