Detail Katalog

ID: 11080

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara : Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi / Ni'matul Huda

Edisi: Cetakan Pertama

Pengarang:
Ni'matul Huda

Penerbit:
FH UII Press,

Tempat Terbit:
Yogyakarta :

Tahun Terbit:
2016

Bahasa:
ind

Subjek

Indonesia--Hukum tata negara

Deskripsi Fisik:
xiv, 356 hlm ; 24 cm

ISBN:
9786021123195

Nomor Panggil:
342.02 NI' s

Control Number:
INLIS000000000011000

BIB ID:
0010-0423000004

Catatan

Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, adanya tumpang tindih (overlapping) kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Kedua, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya. Ketiga, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya

Status

Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Lihat Cover Original

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000027299`	`342.02 NI' s`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia
`00000027300`	`342.02 NI' s`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 18 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000011000	1
005	`_`	`_`	20230411095938	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0423000004	3
007	`_`	`_`	ta	4
008	`_`	`_`	230411###########################0#ind##	5
020	`#`	`#`	$a 9786021123195	6
082	`#`	`#`	$a 342.02	7
084	`#`	`#`	$a 342.02 NI' s	8
100	`_`	`#`	$a Ni'matul Huda	9
245	`1`	`#`	$a Sengketa Kewenangan Lembaga Negara : $b Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi /$c Ni'matul Huda	10
250	`#`	`#`	$a Cetakan Pertama	11
260	`#`	`#`	$a Yogyakarta :$b FH UII Press,$c 2016	12
300	`#`	`#`	$a xiv, 356 hlm ; $c 24 cm	13
600	`#`	`4`	$a Indonesia--Hukum tata negara	14
520	`#`	`#`	$a Berdasarkan praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, adanya tumpang tindih (overlapping) kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Kedua, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya. Ketiga, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya	15
990	`#`	`#`	$a 27299/MKRI-P/IV-2023	16
990	`#`	`#`	$a 27299/MKRI-P/IV-2023	17
990	`#`	`#`	$a 27300/MKRI-P/IV-2023	18

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 11 Apr 2023

Pencarian Terkait

Karya Ni'matul Huda Dari FH UII Press, Subjek: Indonesia--Hukum tat... Tahun 2016