Detail Katalog

ID: 1656
Cover Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA / Andi Najm Fuadi, et.al

Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA / Andi Najm Fuadi, et.al

Edisi: Cet .1.

Pengarang:
Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA
Penerbit:
Lakumham DPPPKB,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Tahun Terbit:
2006
Bahasa:
ind
Subjek
1. Hukum-Partai Politik
Deskripsi Fisik:
XIV, 310 p. ; 20 cm ; 20 cm
ISBN:
1290
Nomor Panggil:
347.07 TIN
Control Number:
INLIS000000000001656
BIB ID:
0010-0520001656
Catatan
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Persoalannya adalah seringkali tekanan penegakkan hukum hanya tertuju kearah bawah. Kelemahan paling mencolok terjadi ketika pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan pemberitahuan resmi isi Putusan Mahkamah Agung RI No.1896 K/PDT/2005 (yang memenangkan Prof. Dr. Alwi Shihab.Padahal semua pihak sudah tahu dan mengerti bahwa, menurut UU, proses islah-damai itu mesti ditempuh sebelum perkaranya masuk kepengadilan. 03757
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
0003461 347.07/(DK/T Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000003757 347.07 TIN Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 19 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000001656 1
005 _ _ 20221108090640 2
035 # # $a 0010-0520001656 3
008 _ _ 221108################|##########|#ind## 4
020 # # $a 1290 5
041 _ _ $a ind 6
082 # # $a 347.07 7
084 # # $a 347.07 TIN 8
100 _ # $a Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA 9
245 1 # $a Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA /$c Andi Najm Fuadi, et.al 10
250 # # $a Cet .1. 11
260 # # $a Jakarta :$b Lakumham DPPPKB,$c 2006 12
300 # # $a XIV, 310 p. ; 20 cm ; $c 20 cm 13
520 # # $a Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Persoalannya adalah seringkali tekanan penegakkan hukum hanya tertuju kearah bawah. Kelemahan paling mencolok terjadi ketika pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan pemberitahuan resmi isi Putusan Mahkamah Agung RI No.1896 K/PDT/2005 (yang memenangkan Prof. Dr. Alwi Shihab.Padahal semua pihak sudah tahu dan mengerti bahwa, menurut UU, proses islah-damai itu mesti ditempuh sebelum perkaranya masuk kepengadilan. 03757 14
650 _ 4 $a 1. Hukum-Partai Politik 15
990 # # $a 01277/MKRI-P/VI-2007 16
990 # # $a 03757/MKRI-P/V-2006 17
990 # # $a 03757/MKRI-P/V-2006 18
990 # # $a 01277/MKRI-P/VI-2007 19
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name