Detail Katalog

ID: 2158
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Otonomi Daerah Dalam Kaitannya Dengan Wilayah Pesisir Dan Laut 06593

Edisi: 1

Pengarang:
Editor by : L. Sumartini
Penerbit:
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2000
Bahasa:
ind
Deskripsi Fisik:
ix, 73 p. ; 22cm
ISBN:
979-898-96-0
Nomor Panggil:
320.809/XXX/A
Control Number:
INLIS000000000002158
BIB ID:
0010-0520002158
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000006593 320.809/XXX/A Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 15 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000002158 1
005 _ _ 20200508201744 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 979-898-96-0 4
035 _ _ 0010-0520002158 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 320.809 7
084 _ _ $a 320.809/XXX/A 8
100 _ _ $a Editor by : L. Sumartini 9
245 _ _ $a Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Otonomi Daerah Dalam Kaitannya Dengan Wilayah Pesisir Dan Laut 06593 10
250 _ _ $a 1 11
260 _ _ $a Jakarta $b Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI $c 2000 12
300 _ _ $a ix, 73 p. ; 22cm$c 22cm 13
504 _ _ $a Bibliography 14
520 _ _ $a Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana kepada Daerah diberi kewenangan otonomi yang luas untuk menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, maka banyak peraturan yang berkaitan dengan kegiatan di sektor pembangunan di wilayah Pesisir dan Laut harus ditinjau kembali, dan disesuaikan dengan Undang-undang no. 22 Tahun 1999, seperti Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sektor Pembangunan di wilayah pesisir dan laut antara lain sektor Pertambangan, Kehutanan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Periwisata, Penegak Hukum dan lain-lain. Dilain Pihak Daerah juga perlu mengambil langkah-langkah antisipasi melaksanakan kewenangan yang dimiliki, antara lain menyusun PERDA sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Pemerintah Daerah. 15
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 28 Jan 2008
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export