Detail Katalog

ID: 250

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Implikasi dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 terhadap sistem peradilan korupsi dan terhadap upaya pemberantasan korupsi: laporan penelitian

Pengarang:
Radian Salman … [et al.]

Penerbit:
Universitas Airlangga

Tempat Terbit:
Surabaya

Tahun Terbit:
2007

Bahasa:
ind

Subjek

Tindak pidana korupsi

Deskripsi Fisik:
xiii, 104 hlm. ; 30 cm

ISBN:
213052011

Nomor Panggil:
364.1323/SAL/i

Control Number:
INLIS000000000000250

BIB ID:
0010-0520000250

Catatan

Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Kajian Konstitusi (LKK) Universitas Airlangga

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000021297`	`364.1323/SAL/i`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia
`00000021305`	`364.1323/SAL/i`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia
`00000021304`	`364.1323/SAL/i`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia
`00000021306`	`364.1323/SAL/i`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 16 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000000250	1
005	`_`	`_`	20200508200820	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a 213052011	4
035	`_`	`_`	0010-0520000250	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 364.1323	7
084	`_`	`_`	$a 364.1323/SAL/i	8
100	`_`	`_`	$a Radian Salman … [et al.]	9
245	`_`	`_`	$a Implikasi dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 terhadap sistem peradilan korupsi dan terhadap upaya pemberantasan korupsi: laporan penelitian	10
260	`_`	`_`	$a Surabaya $b Universitas Airlangga $c 2007	11
300	`_`	`_`	$a xiii, 104 hlm. ; 30 cm$c 30 cm	12
500	`_`	`_`	$a Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Kajian Konstitusi (LKK) Universitas Airlangga	13
504	`_`	`_`	$a hlm. 100 - 102	14
520	`_`	`_`	$a Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakannya perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Putusan demikian memberi arena pilihan kepada pembentuk undang-undang untuk melaksanakan putusan MK. Mengingat MK tidak dilengkapi dengan alat dan kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaan putusannya, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan MK, khususnya oleh pembentuk UU. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap sistem peradilan pidana dan upaya pemberantasan korupsi serta bagaimana pembentuk undang-undang menindaklanjutinya.	15
650	`_`	`_`	$a Tindak pidana korupsi	16

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 15 Apr 2016
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Radian Salman … [et al.] Dari Universitas Airlangga Subjek: Tindak pidana korups... Tahun 2007