Detail Katalog

ID: 299
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Kedudukan dan wewenang Nagari dalam sistem ketatanegaraan dikaitkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pengarang:
Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
Penerbit:
Universitas Airlangga
Tempat Terbit:
Padang
Tahun Terbit:
2006
Bahasa:
ind
Subjek
Pemerintahan daerah
Deskripsi Fisik:
107 hlm. ; 30 cm
ISBN:
212832011
Nomor Panggil:
320.84/KED
Control Number:
INLIS000000000000299
BIB ID:
0010-0520000299
Catatan
Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000021283 320.84/KED Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000021282 320.84/KED Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 16 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000000299 1
005 _ _ 20200508200844 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 212832011 4
035 _ _ 0010-0520000299 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 320.84 7
084 _ _ $a 320.84/KED 8
100 _ _ $a Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 9
245 _ _ $a Kedudukan dan wewenang Nagari dalam sistem ketatanegaraan dikaitkan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 10
260 _ _ $a Padang $b Universitas Airlangga $c 2006 11
300 _ _ $a 107 hlm. ; 30 cm$c 30 cm 12
500 _ _ $a Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas 13
504 _ _ $a hlm. 106 - 107 14
520 _ _ $a Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan wewenang Nagari dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta untuk mengkaji dan menelaah kaitan antara kedudukan dan wewenang yang dimiliki Nagari terhadap Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, salah satunya dapat disimpulkan bahwa Nagari dapat memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon pengujian peraturan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan secara khusus pada Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003. 15
650 _ _ $a Pemerintahan daerah 16
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 14 Apr 2016
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export