Detail Katalog

ID: 302

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Analisis implikasi normatif putusan Mahkamah Konstitusi tentang kehutanan berbasis metode interpretasi Hakim dalam memutus perkara: laporan penelitian

Pengarang:
Tim Peneliti Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Penerbit:
Universitas Brawijaya

Tempat Terbit:
Malang

Tahun Terbit:
2006

Bahasa:
ind

Subjek

Hutan dan kehutanan -- Kebijakan kehutanan

Deskripsi Fisik:
115 hlm. ; 30 cm

ISBN:
212922011

Nomor Panggil:
346.04675/ANA

Control Number:
INLIS000000000000302

BIB ID:
0010-0520000302

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000021292`	`346.04675/ANA`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000000302	1
005	`_`	`_`	20200508200846	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a 212922011	4
035	`_`	`_`	0010-0520000302	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 346.04675	7
084	`_`	`_`	$a 346.04675/ANA	8
100	`_`	`_`	$a Tim Peneliti Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	9
245	`_`	`_`	$a Analisis implikasi normatif putusan Mahkamah Konstitusi tentang kehutanan berbasis metode interpretasi Hakim dalam memutus perkara: laporan penelitian	10
260	`_`	`_`	$a Malang $b Universitas Brawijaya $c 2006	11
300	`_`	`_`	$a 115 hlm. ; 30 cm$c 30 cm	12
520	`_`	`_`	$a Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Hak Uji Materiil dan formiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara ekologis membuat kekhawatiran aktivis-aktivis lingkungan hidup akan kelestarian hutan lindung. Putusan ini berada pada wilayah perdebatan apakah kepastian hukum yang harus lebih ditonjolkan dengan tetap diperbolehkannya operator pertambangan yang beroperasi berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 sebagai hukum yang tidak berlaku surut atau apakah menonjolkan kepentingan lingkungan yang sudah dirasakan sangat mendesak untuk diselamatkan sehingga dapat melanggar asas-asas hukum untuk penyelamatannya. Dalam konteks ini sangat penting dikaji implikasi normatif dari putusan tersebut dengan memulai dari metode interpretasi hakim yang digunakan hingga implikasinya terhadap kaidah pembentukan perpu, aspek HAM dan aspek hukum perjanjian.	13
650	`_`	`_`	$a Hutan dan kehutanan	14
650	`_`	`_`	$a Kebijakan kehutanan	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 11 Apr 2016
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Tim Peneliti Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dari Universitas Brawijaya Subjek: Hutan dan kehutanan ... Tahun 2006