Detail Katalog

ID: 308

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengarang:
Ni'matul Huda; Syaifudin; Sri Hastuti Puspitasari

Penerbit:
Universitas Islam Indonesia

Tempat Terbit:
Yogyakarta

Tahun Terbit:
2007

Bahasa:
ind

Subjek

Tindak Pidana Korupsi

Deskripsi Fisik:
vii, 84 hl. ; 30 cm

ISBN:
28072007

Nomor Panggil:
345.052/HUD/I

Control Number:
INLIS000000000000308

BIB ID:
0010-0520000308

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000021263`	`345.052/HUD/I`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 17 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000000308	1
005	`_`	`_`	20200508200848	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a 28072007	4
035	`_`	`_`	0010-0520000308	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 345.052	7
084	`_`	`_`	$a 345.052/HUD/I	8
100	`_`	`_`	$a Ni'matul Huda	9
700	`_`	`_`	$a Syaifudin	10
700	`_`	`_`	$a Sri Hastuti Puspitasari	11
245	`_`	`_`	$a Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	12
260	`_`	`_`	$a Yogyakarta $b Universitas Islam Indonesia $c 2007	13
300	`_`	`_`	$a vii, 84 hl. ; 30 cm$c 30 cm	14
504	`_`	`_`	$a hlm. 82 - 84	15
520	`_`	`_`	$a Salah satu putusan MK dalam pengujian undang-undang yang menimbulkan kontroversi di masyarakat adalah Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus tersebut ada dua putusan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, pertama, Mahkamah menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945; Kedua, menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kekuatan hokum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan. Putusan MK tersebut menarik untuk diteliti karena antara putusan pertama dan kedua menimbulkan konflik yuridis (kontradiksi), di satu sisi eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional, tetapi di sisi yang lain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hokum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan.	16
650	`_`	`_`	$a Tindak Pidana Korupsi	17

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 06 Apr 2016
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya Ni'matul Huda; Syaifudin; Sri Hastuti Puspitasari Dari Universitas Islam Indonesia Subjek: Tindak Pidana Korups... Tahun 2007