Detail Katalog

ID: 50

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap UUD 1945

Pengarang:
I.Gusti Ayu K. Rachmi Hadayani Hassan L.

Penerbit:
Universitas Sebelas Maret

Tempat Terbit:
Surakarta

Tahun Terbit:
2005

Bahasa:
ind

Subjek

Sumber air

Deskripsi Fisik:
vii, 116 hlm. ; 30 cm

ISBN:
212802011

Nomor Panggil:
346.046/HAD/t

Control Number:
INLIS000000000000050

BIB ID:
0010-0520000050

Catatan

Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pusat Studi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Universitas Sebelas Maret Surakarta

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`00000021280`	`346.046/HAD/t`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Dipinjam
`00000021272`	`346.046/HAD/t`	Dapat dipinjam	Mahkamah Konstitusi RI	Tersedia

Format MARC21 - Total 16 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000000050	1
005	`_`	`_`	20200508200640	2
008	`_`	`_`	200508\|\|\|\|\|\|\|\|\| \| \|\|\| \|\|\|\| \|\|ind\|\|	3
020	`_`	`_`	$a 212802011	4
035	`_`	`_`	0010-0520000050	5
041	`_`	`_`	$a ind	6
082	`_`	`_`	$a 346.046	7
084	`_`	`_`	$a 346.046/HAD/t	8
100	`_`	`_`	$a I.Gusti Ayu K. Rachmi Hadayani Hassan L.	9
245	`_`	`_`	$a Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap UUD 1945	10
260	`_`	`_`	$a Surakarta $b Universitas Sebelas Maret $c 2005	11
300	`_`	`_`	$a vii, 116 hlm. ; 30 cm$c 30 cm	12
500	`_`	`_`	$a Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pusat Studi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Universitas Sebelas Maret Surakarta	13
504	`_`	`_`	$a hlm. 111 - 116	14
520	`_`	`_`	$a Penelitian ini merupakan tinjauan Undang-Undang sumber daya air terhadap UUD 1945. Tujuan dari penelitian adalah 1) untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang bertentangan dengan UUD 1945; 2) merumuskan implementasi konsep hak menguasai negara atas sumber daya air di Indonesia; 3) mengidentifikasi prospek pengaturan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Berdasarkan uraian dalam penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: 1) pada dasarnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik secara formil maupun materiil; 2)menimbang bahwa meskipun negara mempunyai hak penguasaan atas air, namun karena pada air terdapat aspek hak asasi, maka pegelolaan terhadap air haruslah dilakukan secara transparan; 3) Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat hanyalah bersifat terbatas dalam hal pemerintah belum dapat menyelenggarakan sendiri, dan pemerintah masih tetap memungkinkan menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan.	15
650	`_`	`_`	$a Sumber air	16

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 27 Apr 2016
Disetujui OPAC: 08 May 2020

Pencarian Terkait

Karya I.Gusti Ayu K. Rachmi Hadayani Hassan L. Dari Universitas Sebelas Maret Subjek: Sumber air... Tahun 2005