Detail Katalog

ID: 74
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: laporan penelitian

Pengarang:
Dian Puji N.Simatupang … [et al.]
Penerbit:
Universitas Indonesia
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2005
Bahasa:
ind
Subjek
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Deskripsi Fisik:
iv, 145 hlm. ; 30 cm
ISBN:
212992011
Nomor Panggil:
342.02/SIM/k
Control Number:
INLIS000000000000074
BIB ID:
0010-0520000074
Catatan
Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan yang Baik Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000021299 342.02/SIM/k Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
00000021298 342.02/SIM/k Dapat dipinjam Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
Format MARC21 - Total 16 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000000074 1
005 _ _ 20200508200652 2
008 _ _ 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| 3
020 _ _ $a 212992011 4
035 _ _ 0010-0520000074 5
041 _ _ $a ind 6
082 _ _ $a 342.02 7
084 _ _ $a 342.02/SIM/k 8
100 _ _ $a Dian Puji N.Simatupang … [et al.] 9
245 _ _ $a Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: laporan penelitian 10
260 _ _ $a Jakarta $b Universitas Indonesia $c 2005 11
300 _ _ $a iv, 145 hlm. ; 30 cm$c 30 cm 12
500 _ _ $a Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan yang Baik Fakultas Hukum Universitas Indonesia 13
504 _ _ $a hlm. 141 - 145 14
520 _ _ $a Penelitian ini diarahkan pada munculnya gugatan warga masyarakat terhadap Undang-Undang APBN yang membutuhkan pengkajian dari segi hukum terhadap materi muatannya yang sesungguhnya. Adapun tujuan penelitian ini diarahkan pada dua hal berikut ini: pertama, menjelaskan dapat tidaknya undang-undang APBN diklasifikasikan sebagai undang-undang yang diuji materi muatannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945; kedua, mengemukakan berwenang tidaknya Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang APBN terhadap UUD 1945, jika undang-undang APBN merupakan undang-undang yang sifatnya khusus. 15
650 _ _ $a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 16
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 07 Apr 2016
Disetujui OPAC: 08 May 2020
Export